Cari Tahu Penyebab Banyaknya KPPS Meninggal

Bamsoet Minta Komisi II Bikin Rapat Gabungan

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Klik untuk perbesar
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR, yang membawahi bidang pemerintahan dan dalam negeri, segera menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian untuk mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Hasil rapat gabungan nanti diharapkan bisa meminimalisir beredarnya berbagai teori konspirasi yang kadangkala menyesatkan masyarakat.

“Sebenarnya KPU maupun Pemerintah dan DPR sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah (AMP-TKP) Din Syamsuddin, Sekretaris AMP-TKP Ahmadi Thaha dan para anggota AMP-TKP. Antara lain Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang, dan Nasrullah.

Berita Terkait : Bamsoet Ingin Pancasila Mendunia

Bamsoet tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019. Karenanya perbaikan mutlak dilakukan. 

“Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya, sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres,” tutur Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyarankan agar bangsa Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukkan kepada dunia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan Pemilu.

Berita Terkait : Bamsoet Puji Gaya Bikers Wapres Ma`ruf Amin

“Tentu yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus diperketat. Diseleksi baik dengan memerhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS. Sebab, temuan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyatakan, mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis yang ada di Indonesia. Di samping ada juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” terang Bamsoet.

Dari Pemilu 2019 ini, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat pentingnya pemberian asuransi bagi setiap petugas KPPS. Pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis.

“Capek fisik kadang masih bisa diatasi. Tapi, jika sudah terkena tekanan psikologis karena semua pihak ingin menang, itu yang kadang kala sulit diatasi. Tekanan maupun teror dari pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu pasti akan selalu ada. Karenanya, selain dibekali asuransi, petugas KPPS juga harus disiapkan mental dan psikologisnya,” pungkas Bamsoet.  [ONI]