DPR Targetkan Fit and Proper Test Capim KPK Rampung September Ini

Klik untuk perbesar
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Meski proses seleksi Capim KPK periode 2019-2023 oleh Pansel sebenarnya belum dimulai, DPR sudah ancang-ancang. DPR menargetkan bisa melakukan proses fit and proper test atas calon yang diajukan Pansel pada September 2019. Dengan begitu, diharapkan sebelum Desember 2019, sudah ada pimpinan baru KPK terpilih.

"September dimulai uji kelayakan. Itu sudah diambil keputusan sebelum masa kerja kami berakhir. Lalu, mereka dilantik pada Desember 2019 oleh Presiden," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Berita Terkait : DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas Cegah Karhutla

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, fit and proper test itu dilakukan DPR periode 2014-2019 karena merupakan hal yang biasa dilakukan dengan waktu yang telah disusun. Di periode-periode sebelumnya, fit and proper test juga dilakukan pada September.


"Jadi bukan karena tidak percaya pada proses seleksi oleh anggota DPR periode 2019-2024," ujar Bamsoet. Memang, DPR periode ini akan berakhir pada 30 September. DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

Berita Terkait : Anggota DPR Harus Berani Bicara dan Dekat dengan Wartawan

Bamsoet kemudian menjelaskan mengenai masa tugas Pansel Capim KPK yang terbatas. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi DPR untuk memutuskan uji kelayakan capim KPK dilakukan September 2019. Saat ini, tambah Bamsoet, pihakbya menunggu Pansel melakukan seleksi untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden dan diserahkan ke DPR.

"Kami menunggu 10 nama yang menurut Pansel adalah terbaik lalu kami pilih lima. Ini bukan persoalan percaya atau tidak pada DPR periode selanjutnya," ujarnya.

Berita Terkait : Ketua DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP

Soal asal Capim KPK, Bamsoet tidak mempermasalahkan. Dia mempersilakan institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan untuk mengirimkan nama terbaik untuk menjadi Capim KPK. Biar selanjutnya Pansel akan menilai, nama tersebut layak atau tidak.


"Saya tidak mau menilai orang perorang. Polri kirim sembilan nama, boleh saja. Justru kami mendorong Polri, Kejaksaan, dan LSM mengirim sebanyak-banyaknya. Nanti Pansel yang seleksi kepatutannya," tandasnya. [USU]