Hasil Kajian Akademis, MPR Bisa Tangani Sengketa Lembaga

Klik untuk perbesar
Anggota DPD Terpilih Jawa Tengah Abdul Kholik (kedua kiri) foto bareng Sekjen MPR Maruf Cahyono (kedua kanan) yang menjadi salah satu anggota dewan penguji dalam sidang terbuka promosi doktornya di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. (Foto: Humas MPR)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjadi salah satu anggota dewan penguji dalam sidang terbuka promosi doktor Abdul Kholik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 

Dalam sidang disertasi berjudul "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia: Studi Terhadap Sengketa Kewenangan DPD RI dengan DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi" itu, mengemuka bahwa MPR layak dijadikan lembaga yang menangani sengketa antar lembaga pemerintahan. Sebab, MPR memiliki kewenangan untuk mengatur sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Baca Juga : Ini Pesan Gus Mus Untuk Jokowi di Hari Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

"Selama ini, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, setelah diteliti oleh Abdul Kholik, ternyata penyelesaian oleh MK tidak efektif. Karena itu, dicari jalan penyelesaian yang lain, yaitu melalui non judicial," terang Ma'ruf.

Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara melalui jalur non judicial,  MPR bertindak sebagai penengah, sebelum menempuh penyelesaian sengketa kewenangan melalui yudisial di MK. Penyelesaian di MPR adalah dengan model dialogis dan musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Baca Juga : Marquez Juara, Honda Kunci Gelar Konstruktor

"Hasil penelitian untuk disertasi itu merekomendasikan MPR sebagai penengah dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. MPR menjadi mediator dan fasilitator.  Desain ini nantinya akan disesuaikan, tidak seperti yang ada dalam penyelesaian sengketa kasus yang lain," jelas Ma'ruf, usai ujian promosi doktor.

Karena itu, lanjutnya, MPR perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain.  Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR akan dipatuhi lembaga negara lain. 

Baca Juga : Jokowi Umumkan Susunan Kabinet Kerja II, Besok Pagi

"Jika timbul persoalan pada saat semua lembaga memiliki kewenangan yang sejajar, maka sulit untuk diselesaikan," papar Ma'ruf.
 Selanjutnya