Ratu Bolos

Hemas Bikin Malu Orang Yogya

Klik untuk perbesar
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. (Foto: IG @gkrhemas28)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Senator Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dinilai telah meng­hianati man­dat rakyat Yogyakarta. Sejak April 2017, Isteri Sultan Hamengkubuwono X itu hanya dua kali mendatangi rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itupun sekadar membubuhkan tanda tangan. Hemas dinilai telah membuat malu orang Yogyakarta. Dia dipecat gara-gara menjadi ‘Ratu Bolos’.

Hemas dipastikan akan mendapat sanksi pemberhentian tetap pada Februari 2019. Pasalnya, bekas Wakil Ketua DPD itu menolak meminta maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD, meminta maaf di media massa lokal dan nasional, serta meminta maaf kepada masyarakat yang diwakilinya.

Baca Juga : Ini Pesan Gus Mus Untuk Jokowi di Hari Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

“Proses pemberhentian sementara terhadap GKR Hemas telah sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Tata Tertib (Tatib), serta Kode Etik DPD. Mekanis­me tersebut berlaku terhadap seluruh anggota DPD, tanpa ada pengecualian,” tegas Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, Hendri Zainuddin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain berdasar pada aturan dan per­undang-undangan, lanjut Hendri, tahapan pemberian sanksi tehadap anggota DPD juga diberlakukan saat Hemas menjabat sebagai Wakil Ketua DPD. Saat itu, ungkap dia, Senator asal Provinsi Bali, Arya Wedakarna, dijatuhkan sanksi pemberhentian se­mentara. Namun, Arya menjalani se­mua tahapan ‘pemulihan’, yakni me­lakukan permohonan maaf di Sidang Paripurna, media massa, serta masyarakat yang diwakilinya, sehingga statusnya sebagai Senator dikembalikan.

Baca Juga : Marquez Juara, Honda Kunci Gelar Konstruktor

Berbeda dengan Arya, sambung dia, anggota DPD dari Sumatera Barat (Sumbar), Jeffrie Geovanie justru me­milih mengundurkan diri setelah BK DPD menjatuhkan sanksi pemberhentian se­mentara. Jeffrie tak melakukan taha­pan ‘pemulihan’ status seperti Arya, meng­­undurkan diri sebelum BK DPD menja­tuhkan sanksi pemberhentian tetap.

“Kami berharap, Ibu Hemas tidak membawa persoalan ini ke ranah politik. Dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (20/12), Senator dari Propinsi Riau, Maimana Umar juga dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Ibu Maimana itu anggota BK loh. Dia tidak dapat pengistimewaan, meski BK merupakan alat kelengkapan yang men­jatuhkan sanksi,” tegas dia.

Baca Juga : Besok Pagi, Jokowi Umumkan Susunan Kabinet Kerja Jilid II

Mengenai alasan Hemas membolos, Hendri menilai, Senator asal Yogyakarta itu belum move on. Sebab, bekas Ketua DPD Muhammad Saleh dan bekas Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad tetap menghadiri rapat, menjalankan tugas sebagai anggota Dewan. Saleh dan Farouk tidak membolos seperti Hemas lantaran tak lagi menjabat sebagai pimpinan DPD.
 Selanjutnya