Sudah Jelas, Kursi MPR 1 Milik Golkar 

Klik untuk perbesar
Gedung MPR,DPR dan DPD RI Senayan.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kursi Ketua MPR sudah pasti menjadi milik Golkar. Selain karena jadi partai dengan jumlah kursi parlemen terbanyak kedua, beberapa partai pesaingnya satu-persatu tak ngotot lagi duduki kursi yang kini diduduki Zulkifli Hasan itu.

Partai Nasdem, terang-terangan tak ngejar lagi kursi MPR 1. Partai besutan Surya Paloh ini nurunin harga, minimal masuk jadi pimpinan, Wakil Ketua. Kalau sudah begini, jalan Partai Golkar pun makin mulus. 

Sekjen Nasdem Johnny G Plate mengakui, saat ini partainya tak mengincar Ketua, hanya menyiapkan sosok untuk menduduki kursi Wakil Ketua MPR.

Nasdem akan memberikan kursi Ketua MPR kepada partai dan figur yang berpengalaman.

"Kalau dari Nasdem sendiri sudah menyepakati cukup menyiapkan salah satu pimpinan MPR. Tak perlu ketua. Ketuanya kami percayakan pada salah satu dari rekan koalisi nanti yang sudah berpengalaman dalam memimpin MPR," ucap Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia pun berharap paket pimpinan MPR 2019-2024 diputuskan lewat musyawarah mufakat.

Baca Juga : Lagi, KPK Garap 9 Anggota DPRD Muara Enim

"Nasdem ingin paketnya solid. Pimpinannya selesaikan melalui resolusi mufakat atau resolusi konsensus," harapnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sesuai arahan ketum, pemilihan Ketua MPR sebaiknya tidak dilakukan voting, melainkan musyawarah dan mufakat saja. Artinya, partainya tak punya harga mati, membuka peluang untuk musyawarah. 

"Nanti ada kompromi dengan unsur parpol dari koalisi. Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa, Insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," kata Basarah.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelumnya juga tak lagi ngotot lagi soal jabatan kursi Ketua MPR.

Ia tak mau rebutan dengan Golkar yang mengklaim kursi tersebut jatah mereka. Kata dia, kalau ada sosok yang lebih baik dari dirinya, silakan saja.   

“Nanti kita lihat figur ketua yang paling pas, saya sih silakan saja kalau ada yang lebih baik dari saya, saya enggak ada masalah, tetapi kalau lebih baik saya kenapa bukan saya, kan kira-kira begitu," paparnya.  

Baca Juga : Dompet Dhuafa Bantu Pemerintah Tangani Bencana

"Kalau ada yang lebih dari saya (ketokohannya), ya monggo,” ujar di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui pihaknya tak terlalu memikirkan kursi Ketua MPR. Edhy juga mengaku, partainya tidak perlu proaktif melakukan lobi dengan partai lain untuk ini. 

"Kami tetap komunikasi dan terbuka dengan semua partai. Tapi MPR masih jauh. Semua partai berpeluang menjadi Ketua MPR, tidak ada keterbatasan siapa yang berhak. Yang menentukan adalah di forum," kata Edhy.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto optimistis, kadernya akan menjadi Ketua MPR. Dia mengaku sudah berkordinasi dan mendapat persetujuan berbagai partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. 

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar. Apalagi Golkar merupakan partai kedua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP. 

"Haruslah, partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR," kata eks Ketum Golkar ini. 

Baca Juga : Kasus Cuci Uang Eks Bupati Kukar, KPK Garap Satu Saksi

Pengamat Politik UIN Adi Prayitno menilai, dengan menyerahnya Partai Nasdem, jalan Golkar semakin mulus untuk merebut kursi MPR 1.

"Tetapi tanpa itupun, Golkar paling berpeluang mulus memajukan kadernya menjadi Ketua MPR. Artinya semakin mulus," kata Adi.

Diterangkan Adi, di koalisi pasti akan membahas asaz proporsionalitas dan sharing power. Jika DPR otomatis PDI Perjuangan, maka jika Ketua MPR dipastikan dari koalisi Jokowi-Ma'ruf, serta melihat jumlah kursi diperoleh di DPR, Golkar partai terkuat dan paling berpeluang. 

"Gak ada tawaran lagi. Sekalipun Gerindra gabung. Kalau mau, catatannya, Golkar harus legowo. Tapi Golkar kan masih ngotot," tambah Adi.

Menurut dia, jabatan Ketua MPR sangat seksi. Ke depan, kewenangan MPR akan bertambah. Momentumnya juga pas, yakni, keinginan amandemen terbatas tentang haluan negara.  

"Tapi yang paling penting, Ketua MPR diproyeksikan untuk 2024 juga. Banyak kanal bisa dikapitaliasai dan memaintenance menuju 2024. Pertanyaannya, siapa Ketua MPR dari Golkar? Pasti dari faksi pemenang Ketua Umum," ujar Adi. (SAR)