Makna Sidang Tahunan MPR Untuk Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Klik untuk perbesar
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maruf Cahyono. (Foto: Humas MPR).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sidang Tahunan MPR memiliki makna penting. Selain bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat juga untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menegaskan, dalam Sidang Tahunan MPR itu tercermin bahwa cara negara menegakkan kedaulatan rakyat, melembagakan demokrasi dengan cara-cara yang terbuka dan transparan, melalui pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan pula.

Informasi yang akuntabel kepada masyarakat ini diatur dalam peraturan Tata Tertib MPR No 1 Tahun 2014. 

"MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja," kata Mar'uf Cahyono dalam percakapan mengenai Sidang Tahunan MPR yang diterima RMco.id, Kamis (15/8).

Ma'ruf memaparkan Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai amanat dari peraturan Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR memiliki makna yang sangat penting.

Berita Terkait : Kabaharkam Polri : Pengamanan Pelantikan Presiden Libatkan Seluruh Polda

Pertama, karena dalam Sidang Tahunan MPR inilah saatnya para pelaksana kedaulatan rakyat yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

 Jadi, Sidang Tahunan ini adalah untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun oleh lembaga-lembaga negara.

Kedua, Sidang Tahunan MPR ini menjadi penting sekali karena bentuk daripada akuntabilitas lembaga negara itu kepada masyarakat. Sesuai apa yang dimandatkan dalam peraturan Tata Tertib.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang  dimandatkan oleh konstitusi. 

"Kenapa hanya lembaga-lembaga negara itu? Karena esensinya lembaga-lembaga negara itu adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengetahui apa yang yang menjadi kinerja lembaga negara itu," katanya.

Berita Terkait : Parlemen Untuk Rakyat

Ma'ruf menyebutkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

"Ini adalah salah satu bukti bahwa rakyat berdaulat, rakyat berhak memperoleh informasi, dan negara memberikan informasi melalui tugas MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja lembaga negara disampaikan kepada masyarakat. Ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan," imbuhnya.

Menurut Ma'ruf, Sidang Tahunan MPR adalah implementasi dari kedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat itu mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang semakin efektif.

Indikatornya adalah masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin paham. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara melalui para wakilnya.

"Ini adalah proses ketatanegaraan yang bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Berita Terkait : Akhiri Masa Sidang, Zulkifli Cs Paparkan Kinerja MPR

Hubungan negara dan masyarakat yang semakin intens, tambah Ma'ruf, membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat pada negara. Karena itu Sidang Tahunan MPR harus terus dilaksanakan.

"Bahkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR perlu dipayungi dengan legal formal yang lebih kuat sehingga pelaksanaannya menjadi sesuatu yang harus dilakukan," pungkasnya. [QAR]

RM Video