Tangani Kebocoran Minyak, DPR Minta Peran Perusahaan Lokal Dimaksimalkan

Klik untuk perbesar
Petugas sedang membersihkan pantai dari tumpahan minyak di Pantai Karawang. (Foto: Ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi Gerindra Kardaya Warnika berharap Pertamina memprioritaskan perusahaan lokal dalam mengatasi kebocoran minyak di sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).

“Kalau masih bisa ditangani perusahaan dalam negeri dan perusahaan itu mampu, kita tidak perlu melibatkan perusahaan asing,” ujar legislator Gerindra ini.

Berita Terkait : Saran Misbakhun Agar Pemindahan Ibu Kota Berbiaya Murah

Selain dianggap tidak perlu, Kardaya menyebut pelibatan perusahaan asing juga harus memenuhi aturan main Indonesia. Tidak bisa dengan alasan mendesak atau darurat, suatu perusahaan asing masuk untuk menanganinya.


Lagi pula, tambah Kardaya, tumpahan minyak di area kerja PHE ONWJ masih dalam kategori tier 1, alias tumpahan minyak masih di area pelabuhan dan bisa ditangani sendiri. Artinya, belum terlalu membahayakan dan cukup ditangani perusahaan dalam negeri. Beda halnya jika status tumpahan naik dari tier 1 menjadi tier 2. Maka ada kemungkinan melibatkan perusahaan asing. 

Berita Terkait : Bamsoet: Bangsa Indonesia Harus Terus Bangun SDM Unggul

Dia mengatakan, perusahaan yang diizinkan menanggulangi tumpahan minyak harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Perusahaan yang diizinkan menanggulangi tumpahan minyak diwajibkan mendapat persetujuan dari Kementerian Pehubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Artinya, baik perusahaan, peralatan maupun jasa tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Khusus operator yang mengoperasikan peralatan tumpahan minyak, wajib mendapat sertifikat International Marine Organization (IMO) dari Kemenhub.

Berita Terkait : Ketua DPR: Figur Menteri Kabinet Baru Mengacu pada ‘Visi Indonesia’

"Hal itu sesuai degan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Maka sertifikat IMO dari tenaga asing tidak serta merta berlaku. Melainkan harus mendapat persetujuan dari Ditjen Hubla. Karena sertifikat IMO di setiap negara tidak semua sama. Karena beda negara beda kualifikasi sesuai wilayah negara masing-masing," pungkas Kardaya. [MEN]