Sesalkan Mahasiswa Papua Dipersekusi

Robert: Di Papua Ada Ribuan Pendatang, Tak Ada Konflik Caci Maki

Klik untuk perbesar
Robert J Kardinal (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert J Kardinal menyayangkan perlakuan pihak-pihak tertetu terhadap mahasiswa Papua-Papua Barat yang sedang belajar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI memberikan sanksi keras kepada aparat yang telah melakukan pembiaran dan lalai sehingga banyak mahasiswa Papua-Papua Barat mendapat hinaan dan cercaan yang sangat tidak pantas.

"Peristiwa persekusi kepada mahasiswa Papua-Papua Barat di Semarang, Surabaya, dan Malang ini sangat kita sayangkan. Apalagi peristiwa tersebut terjadi jelang Perayaan HUT ke-74 RI," kata Robert, kemarin.

Robert lalu menyoroti sikap Wakil Walikota Malang yang telah menyulut kemarahan Warga Papua-Papua Barat lantaran berniat untuk memulangkan mahasiswa Papua ke daerah asalnya. Menurutnya, sangat tidak pantas seorang pemimpin di daerah melontarkan opsi pemulangan mahasiswa Papua karena itu sama saja memprovokasi masyarakat.

"Wakil Walikota Malang kok sebagai pemimpin kok gunakan kata-kata tidak pantas seperti itu. Saya minta Mendagri berikan sanksi keras karena pernyataannya bukan hanya memprovokasi warga Malang tapi juga kemarahan Warga Papua," tegasnya.

Berita Terkait : Senator Papua Barat: Pemerintah Harus Sikapi Penghinaan Mahasiswa Papua di Jatim

Robert menilai, Wakil Walikota Malang perlu belajar tata krama kepada Warga Papua. Sebab Warga Papua sangat welcome dengan para pendatang ke bumi paling timur Indonesia ini. "Mahasiswa Papua ketika menuntut ilmu di Malang maka dia bukan lagi warga Papua, tapi warga Malang. Kan yang belajar disana bukan cuma orang Papua, ada juga orang Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, begitu belajar di Malang, maka dia merupakan warga Malang. Semuanya berhak mendapat pendidikan yang layak. Masa seorang pemimpin buka opsi pulangkan mahasiswa mahasiswa Papua. Inikan berikan rasa kebencian pada anak bangsa. Bagaimana seorang pemimpin bisa bersikap seperti itu," herannya.

Dia juga menyayangkan tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang, dan Malang. Bagi Robert, sikap aparat ini sangat tidak mengenakkan bagi masyarakat Papua.  "Sebelum ramai ormas mendatangi asrama mahasiswa Papua, kan aparat TNI-Polri sudah ada disitu. Tapi kenapa tidak berupaya menenangkan? Akhirnya mereka di persekusi, di bully sedemikian rupa. padahal mereka ini mahasiswa, anak-anak Papua yang menuntut ilmu," katanya.


Robert menegaskan akan segera melakukan komunikasi dengan kepala daerah setempat termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menuntaskan masalah ini. Pelibatan kepala daerah ini sangat penitng untuk menciptakan situasi aman da kondusif bagi Mahasiswa Papua dan Warga sekitarnya. Dia juga meminta Kapolri mengambil tindakan kepada aparatnya yang telah melakukan pembiaran sehingga terjadi bentrok antara ormas setempat dengan mahasiswa Papua. Dikhawatirkan peristiwa ini menyulut kemarahan orang-orang Papua kepada para pendatang.

"Kan di sekitar asrama mahasiswa ada CCTV, harus ditelusuri apakah ada pembiaran. Masyarakat Papua yang menuntut ilmu kan tetap warga NKRI. Tapi kenapa aparat tidak bisa menenangkan? Apalagi ini ada persekusi, banyak kalimat tidak pantas yang keluar dan itu ditujukan kepada Mahasiswa Papua. Kalau ada oknum ya silahkan proses hukum tapi jangan perkeruh suasana politik yang ada disana. Kalau tidak sesuai SOP, kami minta aparatnya ditindak," tegasnya.

Berita Terkait : Tiang Listrik di Papua Barat Cuma Hiasan, Nggak Ada Setrumnya

Seharusnya, kata dia, mahasiswa Papua mendapat perlakuan yang sama sebagai sesama anak bangsa. Dia pun menilai peristiwa di Malang, Surabaya, dan Semarang sangat memprihatinkan karena seakan-akan menunjukkan mahasiswa Papua cuma warga kelas 2.

"Aparat dan kepala daerah ini harusnya belajar kepada Gubernur Jawa Barat. Saat perayaan HUT RI, juga mengundang dan melibatkan masyarakat Papua sehingga ikut merayakan HUT RI dengan meriah. Ini harus kita contoh, jangan seperti di Malang, Surabaya, dan Semarang," harapnya.

Dia pun mengingatkan, asrama Papua yang saat ini ditempati mahasiswa Papua sudah berdiri sejak zaman Soekarno. Pendirian asrama mahasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen Soekarno untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dia pun menyayangkan asrama tersebut harus mengalami kerusakan karena kegagalan aparat mengamankan situasi. 

"Asrama Papua itu sudah ada sejak jaman Bung Karno. Bukan zaman pemerintahan sekarang. Di Jakarta saja ada 4 lokasi asrama mahasiswa Papua. Kemudian ada juga di Ciamis, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, nah itu dibangun Soekarno sebagai komitmen Pemerintah RI pada Papua waktu integrasi Papua. Bagian dari komitmen Pemerintah saat itu supaya masyarakat Papua menuntut ilmu bahkan dikirim ke luar negeri untuk belajar agar begitu lulus kembali membangun Papua," katanya.

Berita Terkait : Golkar Yakin Jokowi Raih 85 Persen Di Papua

Dia pun berharap, peristiwa di Surabaya, Malang, dan Semarang tidak lagi terulang di masa-masa mendatang. Bagaimana pun masyarakat Papua ingin mendapat perlakuan sama sebagai warga NKRI. Sangat ironi jika di era keterbukaan dan kemajuan teknologi saat ini, Mahasiswa Papua masih mendapat perlakuan tidak senonoh dan diskriminatif. 


"Ke depan Pemda, TNI-Polri harus lakukan pendekatan budaya, persuasif pada mereka. Tunjukkan bahwa mereka juga merupakan Warga NKRI. Jangan lagi ada mahasiswa Papua yang mendapat perlakuan tidak senonoh, diskriminatif dan dipersekusi dengan kalimat yang sangat tidak pantas. Masyarakat Papua juga toh menerima warga pendatang dengan baik. Bahkan sudah ribuan hektar telah diberikan kepada warga transmigran. Di Papua mereka bisa hidup berdampingan. Tapi di Surabaya, Malang, Semarang ini malah terbalik. Padahal disana paling 5-10 mahasiswa Papua. Di Papua itu ada ribuan pendatang tapi tidak ada konflik dan caci maki kebencian masyarakat Papua kepada pendatang. Saya juga akan menghubungi Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur agar mari kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI," tutupnya. [KAL]