Pimpinan MPR Gelar Rapim Perdana, Ini Hasilnya

Klik untuk perbesar
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam Rapat Pimpinan MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10). (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Siang tadi, Rabu (9/10), Pimpinan MPR menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) perdana. Salah satu yang dibahas adalah mengenai rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945 dan menghidupkan kembali haluan negara model GBHN. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi itu akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR. Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD. Selain itu, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, dari mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun para tokoh bangsa," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini usai memimpin Rapim MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Berita Terkait : Bamsoet: Kontestasi Sudah Selesai, Saatnya Bersatu

Dalam Rapim ini juga diusulkan pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2019, pukul 2 siang di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Pelaksanaan siang hari dimaksudkan untuk menghormati para pemeluk agama menyelesaikan ibadahnya, serta memberikan kesempatan masyarakat menikmati car free day di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

"Sebagai tuan rumah, MPR ingin pelantikan Presiden/Wakil Presiden tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Mengingat ini merupakan hajatan besar rakyat Indonesia. Sehingga bagi yang beribadah di hari Minggu maupun menikmati car free day tidak terganggu. Pihak Kesekjenan MPR akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya," tutur Bamsoet.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, Pimpinan MPR akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisioner KPU, dan Sekretariat Negara untuk melakukan Rapat Koordinasi di Gedung MPR. Selain itu, Pimpinan MPR juga akan silaturahmi dengan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Jokowi - KH Maruf Amin, serta Wapres Jusuf Kalla.

Berita Terkait : MPR Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dengan Musyawarah Mufakat

"Kami juga akan silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan Presiden/Wakil Presiden kepada Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan kandidat calon Presiden-Wakil Presiden Pemilu 2014 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan silaturahmi, kita harap bisa mendatangkan kesejukan bagi bangsa Indonesia," terang Bamsoet.

Ketua DPR 2018-2019 ini menjelaskan lebih lanjut, dalam Rapim MPR juga diputuskan pembagian tugas pimpinan MPR. Dirinya sebagai Koordinator Umum. Ahmad Basarah sebagai Koordinator bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR. Lestari Moerdijat sebagai Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

"Koordinator bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Pak Syarief Hasan, Koordinator bidang Penganggaran MPR dipegang Pak Fadel Muhammad, Koordinator bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Pak Ahmad Muzani," papar Bamsoet.

Berita Terkait : Pelantikan Presiden Ditetapkan Pukul 14.30

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, Koordinator bidang Persidangan MPR dipegang Zulkifli Hasan, Koordinator bidang Hubungan Antar-Lembaga Negara dipegang Jazilul Fuwaid, Koordinator bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR dipegang Hidayat Nur Wahid, dan Koordinator bidang Akuntabilitas Kinerja MPR dipegang Arsul Sani.

"Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Disini yang kita kedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, Rapim MPR juga menyelesaikan komposisi kepemimpinam di Alat Kelengkapan MPR. Antara lain, Badan Sosialisasi diketuai F-Gerindra dengan Wakil Ketua dari F-Nasdem, F-PAN, F-PKS, dan Kelompok DPD. Di Badan Pengkajian, Ketua dipegang F-PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua dari F-Golkar, F-Demokrat, F-PPP, dan Kelompok DPD. "Sedangkan di Bidang Penganggaran, Ketua dipegang F-Golkar, dengan Wakil Ketua dari F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB, dan Kelompok DPD," pungkas Bamsoet. [USU]

RM Video