Polemik KPU Dan PTUN Jakarta

Komisi III : Pelantikan Presiden & Wakil Presiden Bisa Terhambat

Klik untuk perbesar
Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal. (Foto : istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR meminta Ketua DPR Bambang Soesatyo turun tangan mengatasi persoalan hukum yang sedang dihadapi KPU. Salah satu caranya, Ketua DPR memediasi pertemuan antara MK, MA, dan KPU. Pelantikan Presiden terpilih bisa terganggu.

Sat ini, KPU memang sedang menghadapi masalah hukum. Para komisioner KPU dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Bawaslu soal pencalonan Oesman Sapta (OSO) sebagai anggota DPD di Pemilu 2019.

Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal meminta agar persoalan hukum antara KPU dengan PTUN Jakarta dan Bawaslu segera diselesaikan. Jika tidak, masalah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Masalah tersebut dapat memengaruhi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di MPR, Oktober mendatang.

Berita Terkait : Soal Investasi Dan Ekspor, Jokowi Ingin Tambah 2 Menteri


“Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan MPR, yang berasal dari unsur DPR dan DPD hasil Pemilu 2019. Saat ini, legalitas hukum calon anggota DPD tengah dipersoalkan, karena PTUN Jakarta membatalkan keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD tahun 2019. Jadi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bisa terhambat karena legalitas anggota DPD dapat dipersoalkan secara hukum,” kata Akbar, di Jakarta, kemarin.

Polemik antara PTUN Jakarta dan KPU berawal dari gugatan OSO. Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses Pemilu yang diajukan OSO. PTUN kemudian memerintahkan KPU menerbitkan DCT anggota DPD baru dengan memasukkan nama OSO. Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Bawaslu juga telah memutus sengketa tersebut. Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. Namun, KPU tidak melaksanakan putusan PTUN dan Bawaslu. Ketidakpatuhan KPU ini mendorong tim kuasa hukum OSO melaporkan para komisioner KPU ke Polda Metro Jaya.

Berita Terkait : Polemik Hukum KPU, Nasdem Dorong Presiden & Ketua DPR Segera Bersikap

Dalam masalah ini, akhir Januari kemarin, Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi telah diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Komisioner lain juga dijadwalkan segera diperiksa. Akbar Faizal tak mau masalah ini berlarut-larut. Makanya, dia meminta Ketua DPR Bambang turun tangan, mempertemukan pihak-pihak terkait.


Agar persoalan hukum yang ada saat ini tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurutnya, persoalan DCT DPD dapat berdampak pada kekosongan kepemimpinan nasional. Sebab, capres-cawapres yang kalah di Pemilu dapat menggunakan ‘ruang’ tersebut untuk melakukan gugatan.

“Ini masalah serius. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR, meminta kesedian Pak Bambang (Soesatyo) untuk memediasi masalah ini. Dalam komunikasi tersebut, Ketua DPR menyatakan kesediaanya, akan menghubungi Ketua MK dan Ketua MA agar polemik yang terjadi saat ini tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi, sampai menggangu jalannya pelantikan presiden terpilih,” ucapnya.

Baca Juga : Jokowi-Maruf Unggul di Slowakia, PDIP Raih Suara Terbanyak

Akbar berharap, pertemuan Ketua DPR dengan pihak-pihak terkait dapat memberi solusi hu- kum dan menyelesaikan masalah sebelum pelaksanaan Pemilu, 17 April nanti. “Masing-masing pihak punya argumentasi dan dasar hukum sesuai undang-undang. Mudah-mudahan mediasi dapat menyelesaikan persoalan,” tandasnya.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus punya usul lain. Dia meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk memerintahkan KPU menjalankan putusan PTUN terkait gugatan OSO. Menurut Petrus, jika sampai 14 Februari 2019 KPU tak melaksanakan putusan PTUN Jakarta, sesuai ketentuan Pasal 116 Ayat (6) UU Nomor 51/2009, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi harus turun tangan, memerintahkan KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta.


“Jika KPU tetap menolak perintah Presiden, KPU menjadi organ negara yang akan mengacaukan Pemilu 2019. Pemilu 2019 dilakukan tanpa keikutsertaan 807 Calon Anggota DPD, bahkan membenturkan Presiden Jokowi dengan penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujar Petrus. [ONI]

RM Video