Bukan Cuma Infrastruktur

DPR & Pemerintah Juga Ingin Wariskan Pembangunan SDM

Klik untuk perbesar
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) menyalami para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan, usai pelantikan, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.

RMco.id  Rakyat Merdeka - DPR dan Pemerintah periode ini tidak hanya ingin meninggalkan warisan pembangunan fisik, seperti infrastruktur. DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk juga meninggalkan warisan pembangunan sumber daya manusia (SDA) yang tangguh.

“Kerja sama DPR dan Pemerintah, walaupun ada dinamika, tetap terjalin baik. Di awal periode pada 2014 sampai 2015, DPR dan Pemerintah fokus pada penguatan pondasi kebangsaan. Dilanjutkan percepatan pembangunan pada 2016 dan pemerataan pembangunan pada 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR dan Pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” papar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.


Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. DPR, sesuai tugas dan fungsi di bidang budgeting, telah menaikkan alokasi anggaran untuk ketiga sektor tersebut.

Berita Terkait : Ketua DPR Apresiasi Keberhasilan TNI-Polri Amankan Pemilu

Keberhasilan menaikkan anggaran ini, tambahnya, tidak lepas pula dari peran SOKSI. Saat ini, ada 51 anggota SOKSI yang duduk di Senayan dari 91 anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

“Anggaran sektor pendidikan dinaikkan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan naik dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019. Kemudian, sektor perlindungan sosial naik dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” papar Bamsoet.


Bamsoet menekankan, besarnya anggaran tersebut harus diawasi bersama. DPR tak bisa sendirian menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan. Termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI. Dia berharap, SOKSI juga tidak hanya berperan mengawasai roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota hingga, juga bisa menjadi mitra kerja aktif Pemerintah Daerah setempat.

Berita Terkait : Indonesia Tidak Akan Maju Kalau Warganya Apatis

“Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance,” jelas Wakil Ketua Umum SOKSI ini.

Bamsoet melihat, Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melulu barang tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi, dan nikel. Namun juga ada keanekaragaman seni serta budaya plus eksotisme alam yang luar biasa.


“Semuanya bisa semakin dikembangkan jika didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesional, dan produktif. Di sinilah peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan,” tutur Bamsoet. [ONI]

RM Video