Akibat Mismanajemen Sistem Kependudukan

Kisruh DPT Sudah Terjadi Sejak Pemilu 1999

Klik untuk perbesar
Anggota Fraksi PAN MPR Viva Yoga Mauladi (tengah) memegang jaket logo 01 yang dipamerkan Anggota Fraksi PDIP MPR Aria Bima sebelum diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kisruh mengenai daftar pemilih tetap (DPT) bukan baru pertama kali terjadi di Pemilu 2019. Kisruh seperti ini sudah terjadi sejak Pemilu pertama pasca-reformasi, yaitu 1999.

Demikian dijelaskan Anggota Fraksi PAN MPR Viva Yoga Mauladi saat berbicara diskusi Empat Pilar MPR yang bertajuk “Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019”, di Ruang Wartawan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Pembicara lain diskusi ini adalah Anggota Fraksi PDIP MPR Aria Bima dan Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Kata Viva, kisruh DPT ini berpangkal pada satu masalah. Yaitu mismanajemen sistem kependudukan. Meski saat ini sudah diterapkan nomor identitas tunggal dengan e-KTP, mismanajemen itu masih terjadi. Buktinya, masih ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK kosong, dan pemilih fiktif.

“DPT merupakan masalah besar bagi Pemerintah. Siapa pun yang berkuasa. Bayangkan, sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya, dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10, 8 juta DPT yang bermasalah,” terang salah satu pentinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

Berita Terkait : E-KTP...Ee...Kacau

Selama ini, BPN Prabowo-Sandi sering mempermasalahkan DPT. Namun, dia memastikan tidak bermaksud mendelegitimasi Pemilu 2019. Pihaknya melakukan itu karena DPT memang masih bermasalah. Jika dibiarkan, hasil Pemilu bisa dipermasalahkan.

“Kami mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi Pemilu. Juga bukan dalam rangka mencurigasi kecurangan dan manipulasi data Pemilu,” katanya.

Dia menyebut ada tiga alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan. Pertama, untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara. Yaitu hak memilih dan dipilih. “Negara harus menjamin hak warga negara itu. Itulah pentingnya DPT.”

Kedua, untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat. “Jika partisipasi politik rakyat naik, semakin tinggi legitimasi Pemilu. Maka, DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat,” jelasnya.

Baca Juga : Banten Canangkan Gerakan Eliminasi TBC

Ketiga, untuk peningkatan demokrasi elektoral. “Karena proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT,” tuturnya.

Untuk memperbaikinya, kata Viva, sistem nomor identitas tunggal harus diperbaiki. Tidak bisa tidak. “Untuk mengakhiri kisruh ini, perbaiki sistem kependudukan single identity number. Bikin yang lebih bagus,” pungkasnya.

Aria Bima bicara lain. Petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini yakin, kisruh DPT di Pemilu 2019 bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, KPU sudah bekerja dengan sangat transparan.

“Di era reformasi ini, semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” katanya.

Baca Juga : TKN Gak Khawatir Disalip Oposisi

Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, sangat mudah untuk melacak data DPT. Dia pun mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan.

“Sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget, kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara Pemilu, tapi seluruh peserta Pemilu juga melakukan validasi,” katanya.

Ari Nurcahyo memberi dua solusi atas kisruh DPT ini. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi polemik hasil Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini adalah dengan menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT maupun yang belum, asal memiliki e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara harus membuat single identity number kependudukan. Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number,” ujarnya. [ONI]

RM Video