Usulan Fahri

Pecah UU MD3!

Klik untuk perbesar
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Dok. Humas DPR)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong pembuatan Undang-Undang (UU) baru yang memperkuat kewenangan kelembagaan parlemen. Ia mengusulkan untuk memecah UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Masing-masing lembaga punya UU sendiri. Dengan begitu, Fahri yakin sinergitas dan kewenangan lembaga perwakilan semakin baik.

Menurut Fahri, penggabungan empat lembaga perwakilan dalam satu UU kurang baik. Gerak lembaga-lembaga jadi kurang gesit. Padahal, pekerjaan lembaga-lembaga itu sangat banyak. Khususnya DPR.

“DPR itu lembaga besar. Tapi, undang-undangnya masih numpang. Masih disatukan dengan MPR, DPD, dan DPRD. Ini harus dipisah kalau kita ingin memiliki DPR yang kuat dan berintegritas,” ujar Fahri.

Berita Terkait : Minta Kasus KPPS Meninggal Diselidiki, Fadli Zon Curigaan


Fahri berharap, pemisahan UU MD3 dapat dirampungkan oleh anggota DPR periode 2014-2019. Dengan begitu, keanggotaan DPR periode selanjutnya memiliki kemandirian dan integritas dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota Dewan.

“Prosedur demokrasi di lingkungan parlemen harus didesain ulang. Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, kemandirian dan integritas anggota Dewan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tak akan berjalan maksimal,” jelas Fahri.

Selain memecah UU MD3 menjadi empat, Fahri juga mendorong pembentukan UU baru. Yaitu UU tentang Etika Lembaga Perwakilan. UU ini dibutuhkan untuk mendukung sistem kerja dan integritas parlemen.

Berita Terkait : Banyak Lubang Di Kamar Legislasi

Melalui UU tersebut, sambung Fahri, anggota Dewan akan dipaksa untuk menjaga integritasnya dan memisahkan antara keanggotaan dan lembaga parlemen. Dengan UU ini, kasus-kasus yang melilit sejumlah anggota Dewan selama ini bisa dikurangi. Citra lembaga DPR juga bisa lebih dilindungi. Andaipun ada yang melakukan pelanggaran, yang disalahkan adalah oknumnya. Bukan lembaga DPR. “Legislatif harus punya wilayah sendiri. Jadi, kalau ada oknum anggota DPR yang melakukan kesalahan, tidak merusak lembaganya.


"Kalau kita lihat (yang terjadi) saat ini, yang dihancurkam kan lembaganya. Padahal, kesalahan itu hanya dilakukan segelintir oknum anggota Dewan,” tegas dia.

Fahri menambahkan, penguatan posisi anggota Dewan juga berkaitan dengan mandat rakyat. Dengan penguatan tersebut, anggota DPR tak akan menyia-nyaikan mandat rakyat yang disalurkan kepadanya. Rakyat juga dapat menghukum anggota Dewan yang menyia-nyiakan mandat. Mereka tidak lagi memilihnya pada Pemilu selanjutnya.

Berita Terkait : UU MD3 Bakal Dipecah Jadi 4

“Kebebasan anggota DPR yang dipilih rakyat sangat penting. Jangan sampai anggota partai atau anggota DPR dijadikan anggota kabinet. Semua suara anggota Dewan ditutup, enggak boleh ngeritik pemerintah. Enggak boleh gitu dong. Enggak adil bagi rakyat. Mereka kan menitipkan mandatnya kepada anggota Dewan,” tandasnya. [ONI]

RM Video