Silaturahmi AHY Dengan Jokowi dan Megawati, Jangan Dimaknai Sebatas Urusan Kursi Menteri

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Putra Nababan (Foto: Dok. Pribadi)
Klik untuk perbesar
Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Putra Nababan (Foto: Dok. Pribadi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan, terlalu sempit jika silaturahmi antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, hanya dimaknai sebatas urusan kursi menteri saja.

Putra bilang, masih banyak ruang kerja sama politik yang bisa dilakukan oleh partai-partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Pintu silaturahmi ini dibuka oleh Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Menjadi terlalu sempit jika diterjemahkan menjadi urusan kursi kabinet saja. Silaturahmi ini cakupannya luas," ujar Putra dalam sebuah talkshow di Berita Satu TV, Kamis (6/6).

Ketika ditanya apakah KIK akan legowo jika kader partai pendukung Prabowo menjadi menteri, Putra mengatakan urusannya tidak sesederhana itu. Ia menegaskan, rakyat Indonesia memilih Jokowi karena banyak aspek. Di antaranya, kinerja lima tahun terakhir, program kerja lima tahun ke depan, dan koalisi partai yang mendukung Jokowi.

Baca Juga : Deputi Pencegahan dan Plt Juru Bicara KPK Diadukan ke Dewas

“Andaikan partai politik legowo, pertanyaan saya apakah rakyat legowo? Selama berbulan-bulan, rakyat menyaksikan bagaimana mereka menjadi bagian yang menjelek-jelekkan pak Jokowi dan Pak Ma’ruf. Bahkan ada juga yang memfitnah. Lalu mendadak jadi menteri. Mungkin saja sebagian dari pemilih tidak sepakat, dan perasaan serta harapan mereka harus dijaga,” ungkap anggota DPR terpilih periode 2019-2024 ini.

Untuk itu, Putra menilai, sebuah koalisi yang sehat sebaiknya dibangun sebelum penyelenggaraan Pemilu. Sehingga, bisa merancang, memperjuangkan dan menjalankan platforms bersama.

“Konsep ini yang bisa mematangkan demokrasi di Indonesia. Perlu diingat, PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun, dari 2004 sampai 2014. Hasilnya, banyak kader berkualitas yang muncul. Kami juga memenangkan pemilu 2014 dan 2019, serta bisa mengusung kader partai yakni Pak Jokowi sebagai Presiden,” kata mantan pemimpin redaksi ini.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Pada kesempatan yang sama, Putra juga mengatakan, silaturahmi yang telah terjadi beberapa waktu ini cukup positif. Hal itu bisa saja membuka ruang kerjasama seperti di DPR. Meskipun ia juga mengingatkan, KIK sebagai koalisi Presiden Jokowi diproyeksikan menguasai 60 persen kursi parlemen.

"Sekarang, dengan suasana yang kondusif, mungkin saja kita bekerja sama dalam menyelesaikan banyak undang undang, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan Pak Jokowi," tegas Putra.

Senada dengan Putra, Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, cakupan ruang kompromi dan akomodasi dalam pemerintahan lima tahun ke depan, sangat luas. Sejauh para elit parpol bisa menekan ego politiknya, maka ruang koalisi masih terbuka bagi parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga : Wamen PUPR Keluhkan Pembangunan Di Daerah Lambat

"Ini soal bagaimana masing-masing pihak bisa menempatkan diri. Ini cakupannya luas. Selama ini, opini kita diarahkan soal kabinet, padahal bisa saja kerja sama di level DPR atau lembaga-lembaga lain," ujar Sirojudin. [HES]