Ketua MK: 100 Persen Kami Siap Sidangkan Sengketa Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan, pihaknya telah siap sepenuhnya untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019. Sidang sengketa itu rencananya akan mulai digelar pada 14 Juni 2019.

"Kami sudah siap 100 persen menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres. Siap dari segi peraturan maupun substansinya," ujar Anwar, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6) seperti dikutip antaranews.com.

Anwar mengakatakan, sejumlah lokakarya juga sudah dilaksanakan MK untuk seluruh gugus tugas supaya siap menghadapi seluruh proses gugatan Pemilu 2019. Mulai dari pendaftaran gugatan, hingga penyerahan berkas putusan.

Baca Juga : KBRI Dukung Pameran Hannover Messe 2020 di Paris

Selain itu, sistem teknologi dan informasi di seluruh lingkungan MK juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sehingga mampu mendukung seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019. 

"Semua sudah dipersiapkan secara matang. Kami 100 persen siap," ujar Anwar.

Sebelumnya, MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu terdiri dari sebelas tahap. Mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK Nomor 5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Baca Juga : Terpilih Jadi PM Malaysia ke-8, Muhyiddin Sujud Syukur di Rumahnya

Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legislatif pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni. Setelah pengajuan permohonan, selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya, pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli.

Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli.

Baca Juga : Virus Corona Gentayangan Di Mana-mana, AS Tunda Pertemuan Dengan Para Pemimpin ASEAN

Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon. Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni. 

Tahap selanjutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. 

Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. [USU]