KPU Keberatan 02 Perbaiki Permohonan ke MK

Ketua KPU Arief Budiman (kanan), berbincang dengan kuasa hukum kubu 02 Bambang Widjojanto di sela sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Ketua KPU Arief Budiman (kanan), berbincang dengan kuasa hukum kubu 02 Bambang Widjojanto di sela sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPU keberatan dengan perbaikan permohonan yang diserahkan tim hukum Capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Secara umum ya, kami keberatan dengan adanya itu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6) seperti dikutip antaranews.com.

Baca Juga : Bamsoet: Dengan Keberagaman, Persatuan Bangsa Harus Semakin Kokoh

Untuk kesiapan menghadapi sidang, Arief memastikan KPU telah menjawab dan menyampaikan alat bukti terkait permohonan yang diajukan 02 pada 24 Mei 2019.

"Kemudian kami sudah koordinasi bersama kuasa hukum dan para anggota KPU bagaimana nanti menjawab permohonan pemohon sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 24 Mei lalu," kata Arief.

Baca Juga : Kantor Yasonna Tak Batalkan SK KNPI Noer Fajrieansyah

Seperti diketahui, Ketua Tim Hukum 02 Bambang Widjojanto bersama dengan Denny Indrayana menyerahkan berkas perbaikan permohonan pada Senin (10/6). Dalam perbaikan permohonan tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan argumentasi, berupa alasan agar Capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi.

Bambang menyebutkan, pihaknya mencantumkan Pasal 227 huruf P UU 7/2017 sebagai dasar argumentasi. Ada pun pasal tersebut menyatakan bahwa seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

Baca Juga : Ucapkan Selamat Imlek, Jokowi Berharap Kita Semua Makin Sejahtera

"Nah menurut informasi yang kami miliki, Cawapres 01 Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, maka itu berarti melanggar Pasal 227 huruf P UU Pemilu," ujar Bambang waktu itu. [USU]