LPSK Tunggu Putusan MK

Yusril Kritik Manuver BPN, Seolah-olah Saksi Diteror

Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra (kiri) bersama Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan (ketiga kanan) dan Wakil Ketua TKN Arsul Sani (kedua kiri) menunjukkan berkas perbaikan keterangan selaku pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, kemarin.(Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka).
Klik untuk perbesar
Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra (kiri) bersama Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan (ketiga kanan) dan Wakil Ketua TKN Arsul Sani (kedua kiri) menunjukkan berkas perbaikan keterangan selaku pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, kemarin.(Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Manuver Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menuai kritik. Langkah itu hanya strategi membangun opini. Sementara, LPSK akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan BPN.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, kemarin. Menurutnya, strategi itu bertujuan agar saksi Prabowo-Sandi seolah dihalangi dan diteror.

“Kami menganggap laporan ke LPSK satu teror psikologis kepada masyarakat seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK ini dihalang-halangi, diteror dan ditakut-takuti. Sehingga nanti ujung-ujungnya tidak datang ke MK begitu loh,” kata Yusril.

Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gorontalo, Fadel Cerita Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menolak tegas upaya membangun opini saksi-saksi BPN malah dihalang-halangi. Menurutnya, kubu Prabowo lebih banyak berasumsi ketimbang menyajikan fakta.

“Indikasi patut diduga ini perlu diungkapkan di persidangan, kami penasaran bukti apa yang Anda punya silakan diungkapkan,” ujarnya.

Yusril menuding kubu BPN sebenarnya tak bisa mendatangkan saksi yang siap disumpah untuk persidangan. Dia meminta masyarakat sebaiknya mampu menyimpulkan pihak mana yang berlaku jujur dan adil.

Baca Juga : 188 WNI Dari KRI dr Suharso-990 Mulai Jalani Tahapan Observasi

“Karena tidak mempu menghadirkan lantas, ‘Oh kami ini ditakut-takuti, oh diteror’ dan sebagainya. Ini bisa saja terjadi. Kami berharap masyarakat dapat secara jelas memahami ini ya,” tegasnya.

Yusril menekankan, TKN tak mengambil langkah yang bisa menghalangi maupun meneror saksi yang bakal didatangkan kubu Prabowo.

“Sekali lagi kami menegaskan tidak ada upaya untuk meneror dan menghalagi saksi yang akan diajukan oleh para kuasa hukum 02 ke persidangan,” ucapnya.

Baca Juga : Cari Nurhadi di Senopati, KPK Pulang dengan Tangan Hampa

Pakar hukum tata negara itu juga mengatakan, LPSK sejatinya hanya menangani saksi dari perkara pidana. Hal itu tertera di undang-undang. Sehingga permintaan perlindungan saksi oleh tim hukum 02 terasa ganjil.
 Selanjutnya