RMco.id  Rakyat Merdeka - Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6), benar-benar menjadi pukulan telak bagi kubu Prabowo. Semua permintaan Ketua Tim Hukum 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto dipatah-patahkan hakim MK. Semua gugatannya juga dimentahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Makanya, sudah pantas bagi MK yang dipimpin Anwar Usman itu, untuk segera mengeluarkan putusan: menolak gugatan 02. Semuanya!

Berita Terkait : Bawaslu Jangan Terkesan Dikte Persidangan Di MK

Ketua MK, Anwar Usman membuka sidang lanjutan pada Selasa (18/6), tepat pukul 9 pagi. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu KPU, pihak terkait: kubu Jokowi- Ma’ruf, dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Secara umum, sidang yang selesai pukul 5 sore itu, berjalan santai. Juga melelahkan.

Jawaban dari para pihak ini, panjang-panjang. Rata-rata lebih dari seratusan halaman. Sehingga, sebagian peserta sidang terkantuk- kantuk. Anwar pun meminta para kuasa hukum mempersingkat pemaparan. Yang sekiranya bisa dilewati, dilewati. Atau dianggap dibacakan.

Baca Juga : Di India, Petugas Kebersihan Disuntik Vaksin Covid Duluan

Pemaparan pertama disampaikan oleh KPU. Dimulai pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Dari 300 halaman, KPU hanya membacakan 30 halaman. Tanggapan dibacakan oleh tim kuasa hukum yang diketuai Ali Nurdin. Apa isinya? Panjang, tidak semua bisa ditulis di sini. Namun, beberapa poin intinya adalah, pertama, KPU hanya mau menjawab permohonan yang diajukan pemohon pada 24 Mei lalu. KPU menolak permohonan versi perbaikan. Karena, menurut Ali, perbaikan permohonan tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Kedua, Ali menyebut tuduhan yang disampaikan pemohon sangat tidak jelas dan tanpa dalil yang kuat. Misalnya menuduh KPU curang. Namun pemohon tidak menguraikan bagaimana bentuk kecurangan itu. Di mana kejadiannya dan bagaimana dampaknya. Selanjutnya, Ali menyindir, pernyataan kuasa hukum 02 yang menyebut MK sebagai mahkamah kalkulator, jika tak mengadili soal kecurangan.

Baca Juga : PKS Warning Pemerintah Sigap Amankan Laut Indonesia

Ali menganggap, pernyataan itu adalah bentuk penghinaan kepada mahkamah. Juga mengada-ada, serta menggiring opini publik. KPU juga menepis gugatan terkait posisi Cawapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Ali mengatakan, kedua bank tersebut bukanlah BUMN. Sehingga, tidak menggugurkan keabsahan status Kiai Ma’ruf sebagai cawapres.

Dia merujuk Pasal 1 Angka 1 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Aturan itu menyatakan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terakhir, Ali menyoroti bukti tautan berita online yang diajukan kubu 02. Dia meminta mahkamah menolak bukti- bukti tersebut, karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, seperti yang diatur dalam peraturan MK.
 Selanjutnya