Yusril Heran, Alat Bukti Sengketa Pilpres Kok Berantakan Sekali

Ketua Tim Kuasa Hukum 01, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Dwi Pambudo)
Klik untuk perbesar
Ketua Tim Kuasa Hukum 01, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Dwi Pambudo)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengkritik persoalan alat bukti yang dibawa tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6).

Sebab, hingga saksi pertama dihadirkan di ruang sidang, alat bukti belum seluruhnya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, MK belum melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim bahkan memberi perpanjangan waktu  bagi Tim Hukum 02 untuk menyerahkan alat bukti, hingga pukul 12.00 WIB.

"Selama bersidang di pengadilan, baru kali ini alat bukti berantakan seperti ini," ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).

Berita Terkait : Presiden Apresiasi Capaian MK Tangani Sengketa Hasil Pileg Dan Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun membandingkannya dengan sidang perkara pidana. Yusril bilang, persiapan alat bukti untuk sidang pidana, justru bisa lebih rapi ketimbang sengketa pilpres kali ini. Menurutnya, ini adalah permasalahan serius.

"Dalam daftar alat bukti, disebutkan ada alat bukti P155. Tapi, barangnya ternyata nggak ada," kata Yusril.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan barang bukti P.155 berupa dokumen terkait tuduhan adanya 17,5 juta pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca Juga : Bamsoet: Advokat Harus Mampu Manfaatkan Kemajuan Teknologi di Bidang Hukum

Sebab, bukti tersebut ternyata tidak ada dalam bukti fisik yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Barang bukti ini kami perlukan untuk dikonfrontasi dengan bukti yang dimiliki termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum ( KPU)," ujar Enny.

Terkait hal ini, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mengatakan, anggota tim yang bertugas menangani barang bukti, sedang mengurus verifikasi dokumen. [OKT]