Jumat Depan, PA 212 Mau Gelar Aksi Di MK, TKN Dan BPN Nggak Setuju

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko-Ma'ruf mengkritik rencana aksi damai PA 212, pada saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (28/6).

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menyebut, tak ada urgensi untuk melakukan aksi atau demo. "Urgensinya apa? Tidak usah terlalu genit dan berlebihan. Kita kan tidak harus juga selalu membuat kegaduhan," kata Ade kepada wartawan, Minggu (23/6).

Baca Juga : Ketemu Menperin, Grab Minat Investasi Daur Ulang Ponsel

Ade menilai, aksi itu bakal mengganggu hak orang lain. Salah satunya, ketertiban di jalan. Ade pun meminta masyarakat percaya kepada MK. Dia mengingatkan, di awal persidangan, Ketua MK Anwar Usman sudah memastikan akan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga tinggi negara itu dijamin patuh kepada hukum, dan tidak akan mudah diintervensi.

"Ini bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan. Sampai saat ini, MK masih diakui sebagai lembaga hukum yang benar-benar mampu menuntaskan persoalan hukum dan konstitusi yang ada," tutupnya.

Baca Juga : Perangi New Coronavirus, PM Li Keqiang Tiba di Wuhan

Terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga mengingatkan imbauan Capres 02 agar masyarakat tak perlu melakukan aksi. "Pak Prabowo dengan tegas dan jelas, dan beberapa kali sudah mengimbau dan meminta tidak hadir di MK, karena kecurangan-kecurangan pemilu sudah resmi diajukan kepada MK. Ini tindakan yang sangat benar dan konstitusional," kata Juru Debat BPN Sodik Mujahid, mewanti-wanti.

Kalaupun ada yang melakukan demo, Sodik meminta aparat keamanan tidak perlu alergi dengan aksi unjuk rasa. Aksi perlu disikapi dengan bijaksana. Sebab, kata Sodik, aksi damai ini merupakan hak konstitusi warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ia berharap, aparat keamanan dan para warga yang berdemonstrasi saling menghormati.

Baca Juga : Izin BPR Tebas Lolarizki Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah 

"Marilah hal ini kita hadapi sebagai tambahan ujian, pembelajaran atau pembuktian bahwa kita semua sudah makin benar, makin dewasa, dan makin konstitusional dalam bertindak pada jalur dan fungsi masing-masing," pungkasnya. [OKT]