RMco.id  Rakyat Merdeka - Prabowo Subianto juga Sandiaga Uno berkali-kali mengimbau pendukungnya tidak melakukan unjuk rasa selama persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, berkali-kali itu pula para pendukungnya ngeyel. Alih-alih mau mendengarkan dan mengikuti imbauan jagoannya, mereka malah semakin semangat turun ke jalan.

Salah satu di antara pendukung Prabowo yang masih semangat demo di MK itu adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212. Rencana unjuk rasa itu diungkapkan PA 212, sejak pertengahan pekan kemarin. Aksi itu dibalut acara “Halal Bihalal Akbar 212” dengan tajuk "Aksi Super Damai: Berzikir, dan Berdoa serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat".

Acara akan digelar di sekitaran Gedung MK sejak Senin (24/6) sampai Jumat (28/6), saat MK membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Sampai akhir pekan kemarin, ajakan mengikuti aksi tersebut terus diedarkan di media sosial.

Berita Terkait : Sandi: Pak Prabowo di Dalam, Saya di Luar

Jubir PA 212, Novel Bamukmin mengatakan, aksi itu dilakukan agar majelis hakim konstitusi mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf. Di mata mereka, putusan tersebutlah yang adil. “Kami akan tetap aksi. Tuntutannya, agar hakim MK bertindak adil dan tidak takut intervensi dari pihak mana pun, dan segera mendiskualifikasi Jokowi- Ma’ruf,” kata Novel, saat dikontak, Minggu (23/6).

Diingatkan soal imbauan Prabowo, Novel berkilah. Dia menyebut, aksi PA 212 tidak digerakkan kepentingan politik praktis. “Kami sangat menghargai imbauan Prabowo sebagai tokoh politik. Kami akan mengikuti imbauan itu, ketika kami mengambil langkah politik,” ucapnya.

Menurut Novel, bukan hanya PA 212 yang akan menggelar aksi di MK. Akan ada ormas dan elemen lain yang akan ikut. Selain mengawal sidang di MK, Novel menyebut, aksi tersebut akan digunakan sebagai momen Halal Bihalal. Dia mengklaim, aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama.

Baca Juga : Menteri Sri Mulyani Usul Pemda Disuntik Insentif

Mendengar hal ini, Polisi tidak diam. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengimbau agar tak ada pengerahan massa ke MK, saat pembacaan putusan nanti. Polri mengingatkan area di depan Gedung MK harus steril dari unjuk rasa.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menyatakan hal serupa. Pihaknya bahkan telah menyiapkan personel pengamanan gabungan untuk mengantisipasi situasi terburuk. Gatot menyampaikan, hingga Minggu (23/6), Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan aksi unjuk rasa dari PA 212. “Tapi, ada ataupun tidak ada, kita akan mempersiapkan pengamanan,” kata Gatot, di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).

Untuk pengamanan, Polda Metro Jaya akan menurunkan 47 ribu personil gabungan TNI-Polri. Mereka nantinya akan ditempatkan di titik-titik strategis seperti KPU, Bawaslu, MK, DPR, dan sebagainya. “Kalau di MK sendiri, itu ada lebih kurang 12 ribu personel gabungan TNI dan Polri,” ungkapnya.
 Selanjutnya