Gara-Gara Poligami, Partai Koalisi Perang

Ketua Umum PSI Grace Natalie, menyampaikan larangan poligami bagi anggota partainya. (Foto: Twitter @GunRomli)
Klik untuk perbesar
Ketua Umum PSI Grace Natalie, menyampaikan larangan poligami bagi anggota partainya. (Foto: Twitter @GunRomli)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Larangan poligami yang dikemukakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), berbuntut panjang. PPP yang satu koalisi dengan PSI, memprotes larangan poligami itu. Gara-gara poligami, sesama partai koalisi perang pernyataan di media massa. Larangan soal poligami itu disampaikan Ketua Umum PSI, Grace Natalie dalam acara Festival 11 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (11/12).

Grace mengatakan tak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktekkan poligami. Alasannya, praktik boleh beristri lebih dari situ itu merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan. Grace menyitir hasil riset LBH APIK. Jika PSI lolos ke Parlemen, Grace menyatakan akan memperjuangkan revisi UU Poligami. Dengan begitu, bisa diberlakukan larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Baca Juga : Imbas Corona, Bawang Putih Bikin Inflasi Turun 0,28 Persen

Usai Grace  mengeluarkan pernyataan larangan poligami itu, kader PSI di Bone, Sulsel, Nadir Amir mengancam keluar dari partai itu. Dia tak sepakat dengan larangan itu. Ayah Nadir, beristri empat. "Lingkungan keluarga saya mulai risih dengan aturan itu," ungkap Ketua DPC PSI Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Jumat (14/12).

Polemik larangan poligami itu meluas. Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy turut mengkritik. Dia menilai, kebijakan PSI itu bisa merugikan Jokowi dan Maruf Amin, capres dan cawapres yang sama-sama diusung PSI dan PPP. PSI disebut sebagai beban bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu. Selama ini Jokowi, kerap dituding anti-Islam. Larangan poligami itu bisa mengukuhkan tudingan itu. "Saya mengimbau rekan-rekan di PSI jangan membebani. Positioning strategy yang mereka lakukan, bisa melabelkan Jokowi sebagai anti-Islam. Ini tidak ada urusan dengan Jokowi atau Prabowo. Ini soal keyakinan umat Islam," kata Rommy di Jalan Kramat Raya, Sabtu (15/12). "Karenanya, saya menyampaikan ini agar menjadi yang terakhir kalinya oleh kader-kader PSI," imbuhnya.

Baca Juga : Presiden dan Menkes Saja Masih Tersenyum

Rommy meminta PSI tak lagi berulah. Rommy juga meminta parpol koalisi Jokowi lainnya, untuk mengendalikan kader-kadernya agar tidak mengeluarkan berbagai pernyataan berbau SARA. "Saya mengingatkan agar rekan-rekan pimpinan parpol bisa mengendalikan kader-kadernya, dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan, agar tidak menyinggung agama atau suku mana pun," tandasnya.

Alih-alih nurut, PSI justru melawan. Juru bicara PSI, Guntur Romli, menegaskan larangan poligami itu merupakan sikap PSI, bukan sikap koalisi Jokowi-Maruf. PPP, disebutnya tak berhak mengomentari kebijakan internal PSI. "Aturan larangan poligami itu internal untuk mengurus PSI, PPP nggak boleh ngomong dong. PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP.  Jangan urus PSI," tegas Guntur kepada wartawan di Gado-Gado Boplo, Sabtu (15/12).

Baca Juga : Citilink Dorong Akselerasi Pertumbuhan Produk Lokal

Guntur menilai pernyataan Rommy yang menyebut PSI bakal menjadi beban bagi Jokowi, tidak mencerminkan etika koalisi yang baik. "Kami menilai pernyataan Pak Romahurmuziy tidak mencerminkan etika koalisi yang baik. Dengan menyudutkan PSI, dan berupaya membenturkannya dengan Jokowi," tudingnya. Guntur meyakini, kebijakan anti poligami yang diterapkan PSI, tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi. [OKT]