PBNU: Putusan MK Tidak Bisa Ditawar

Logo Nahdlatul Ulama (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Logo Nahdlatul Ulama (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Siang ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden yang dimohonkan Prabowo-Sandi. Terkait dengan ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Robikin Emhas, meminta semua pihak untuk menerima setiap hasil putusan yang disampaikan sembilan hakim MK dengan menjaga kondisi dan situasi damai dan harmoni.

“Mahkamah Konstitusi adalah saluran konstitusional untuk penyelesaian sengketa pilpres. Untuk itu, dalam kerangka konstitusi, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak menerima atau menolak putusan MK, ” kata Robikin Emhas, di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/6) seperti dikutip NUOnline.

Baca Juga : Ini Permintaan Maaf Sandi Sute Pada Persija

Robikin menilai, putusan MK berlaku mengikat bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa (inter parties), tapi juga mengikat kepada siapa pun dan berlaku umum (erga omnes).

“Kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dalam hal ini MK, tidak bisa ditawar dan mencerminkan bentuk ketertundukkan warga negara terhadap negara (obidience by law), ” ujar Ketua PBNU Bidang Hukum ini.

Baca Juga : Cegah Pnyebaran Virus Corona, MRT Sediakan Hand Sanitizer di Tiap Stasiun

Berdasar asas erga omnes itulah, Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011 (UU MK) menyatakan bahwa putusan MK bersifat final and binding. Final artinya, terhadap putusan MK tidak terdapat akses untuk melakukan upaya hukum dan sejak putusan diucapkan seketika itu berkekuatan hukum tetap. 

Sedangkan binding (mengingat) artinya putusan MK berlaku mengikat bukan hanya terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi juga warga negara keseluruhannya, termasuk seluruh institusi negara.

Baca Juga : Gerindra Usul Presiden Dipilih Dua Periode Tapi Tidak Berurutan

“Sifat final putusan MK dimaksudkan agar keadilan konstitutif suatu putusan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara dan seketika itu juga memiliki kepastian hukum,” tutur Robikin.

PBNU berharap, seluruh warga negara Indonesia menyambut putusan MK dengan damai. “Mari kita ikuti proses pengucapan putusan MK melalui saluran media elektronik yang ada. Tidak perlu datang dan hadir di MK,” harap dia. [USU]