Bursa Kursi Menteri, NU Merasa Berkeringat

Helmy Faishal Zaini.
Klik untuk perbesar
Helmy Faishal Zaini.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Yang meminta jatah menteri ke Jokowi bukan cuma parpol. Nahdlatul Ulama (NU) juga ikut-ikutan. NU merasa ikut “berkeringat” dalam kemenangan Jokowi-Ma’ruf. 

Permintaan jatah ini memang tidak disampaikan terang-terangan. NU memakai bahasa halus, dengan menyebut banyak kadernya yang mumpuni untuk duduk di kabinet. 

“Kalau diajak, banyak kader NU yang bisa kami siapkan. Ahli agama ada, pendidikan ada, ekonomi ada,”kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Helmy mencoba memastikan, NU tidak ngoyo. Sebab, NU tahu betul bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, jika diajak, NU tidak akan menolak. 

“Menurut saya, kita hormati keputu san Pak Jokowi. Kami welcome jika diajak,” sambung mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. 

Baca Juga : Kepala Layanan Medis Darurat Iran Tertular Virus Corona

Di setiap kabinet, kader NU memang selalu hadir. Di kabinet sekarang, ada banyak kader NU yang duduk menjadi menteri, meski sebagian mereka juga merepresentasikan partai. 

Mereka antara lain Menaker Hanif Dhakiri (PKB), Menpora Imam Nahrawi (PKB), Menristekdikti M Nasir, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo (PKB), dan Menag Lukman Hakim Saifuddin (PPP). 

Di Kabinet Sekarang, Banyak Kader NU Lho...

Sebelumnya, ada Khofifah Indar Parawansa, yang menjabat Menteri Sosial, yang betul-betul representasi NU. Namun, di 2018, Khofifah mundur untuk maju sebagai Gubernur Jawa Timur. 

Sejauh ini, kata Helmy, belum ada pembicaraan terkait jumlah pos menteri yang bisa diisi kader NU di kabinet Jokowi-Ma’ruf nanti. Dia pun belum bisa memastikan apakah jatah NU di kabinet akan bertambah ataupun berkurang. 

Baca Juga : Ketimbang Pakai Masker, Bersihkan Layar HP Jauh Lebih Efektif

“Wah, kami nggak tahu. Soal berapa jumlahnya, belum. Belum ada pem bicaraan,” terang Helmy. 

Sejauh ini, sudah ada sejumlah nama kader NU yang diisukan akan menjadi menteri. Mereka antara lain Ketua PP Muslimat NU Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Fatayat NU Ida Fauziyah, serta Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. 

Apakah NU tidak cukup dengan men dapat kursi wapres? Wapres terpilih Kiai Ma’ruf Amin kan ada NU? Helmy menggeleng. Kata dia, kursi wapres berbeda dengan kursi menteri. 

“Kalau wapres kan berbeda dengan menteri. Menteri kan melakukan peng awalan program-program ya, dan punya kebijakan strategis,” cetusnya. 

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), blak-blakan menyebut bahwa kontribusi tokoh dan warga NU sangat signifikan dalam kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. 

Baca Juga : Dukung UMKM Terbaik Indonesia, BNI Luncurkan Bunga Nusantara

Karena itu, dia meminta adanya tam bahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet mendatang. “Tidak ada dukungan politik yang gratis!,” kata Gus Ali. 

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago memandang wajar jika NU ikut meminta kue kekuasaan. 

“Karena NU ikut berkeringat dan berdarah-darah memenangkan Jokowi,” kata dosen politik UIN Jakarta itu, ke Rakyat Merdeka, tadi malam.

Namun, dia berharap, yang akomodir Jokowi tidak cuma NU. Muhammadiyah juga. Tujuannya, untuk menjaga keseimbangan. Untuk orang-orangnya, Syarwi menyarankan Jokowi mampu pintar-pintar. Yang penting merepresentasikan NU dan Muhammadiyah. Proporsinya juga kalau bisa sama.

“Karena dua organisasi ini, baik NU maupun Muhammadiyah, sudah punya lapak menteri dari dahulunya. Kader-kader terbaik mereka mengisi pos-pos strategis di kementerian seperti di kementerian pendidikan dan kementerian agama. Hanya orangnya saja yang berganti-ganti,” tutur Pangi. [SAR]