Peringatan Dekrit Ke-60 Tahun, Mochtar Serukan Kembali UUD 45 Asli

Peringatan Dekrit Ke-60 Tahun, Mochtar Serukan Kembali UUD 45 Asli
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Hari ini, 60 tahun Dekrit Presiden Bung Karno. Peringatan dekrit presiden ini harus dijadikan momentum untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli, guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adil dan makmur . 
  
Hal itu disampaikan Mantan Ketua Nasional Deklarasi Capres Megawati-Prabowo (Megapro) 2009 Mochtar Mohamad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7). Dikatakan Mochtar, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan oleh Bung Karno, Presiden RI Pertama untuk meluruskan konstitusi.

Bahwa setelah reformasi 20 tahun ini, kepentingan asing sangat besar untuk menggenggam seluruh sumber daya yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Perubahan itu terjadi karena dampak adanya 4 kali amandemen UUD 1945 dalam 4 tahun. 

Baca Juga : Hasil RUPS, Wakil Ketua PSSI Jadi Direktur PT LIB

“Amandemen ini secara sosio-politik telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan, dan kemandirian rakyat,” kata Mochtar. 

Lalu, situasi ini juga membuat negara mengarah pada liberalisme, kapitalisme. Ditambah system pemilu juga menimbulkan perpecahan, konflik horizontal, belum lagi permintaan otonomi khusus seperti Aceh.Ditambah, Mochtar berbagai kelompok pun mencoba memanfaatkan kebebasan di Negara Indonesia, dengan ingin mengubah Pancasila menjadi Khilafah.

Baca Juga : Dipanggil KPK, Hasto Datang

Nah, kondisi sekarang ini hampir sama situasinya, yang di alami oleh Bung Karno pada saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Baik itu politik multipartai, pengaruh asing, dll.  Oleh karena itu, kata Mochtar sudah saatnya kembali ke UUD 1945 yang dilahirkan pada  18 Agustus 1945 (asli) , agar negara dan rakyatnya mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adil dan makmur. 

“Nantinya, konsep Trisakti Bung Karno, yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian alam budaya dapat dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang dilandasi filosofi Pancasila dan UUD 1945 asli,” tandasnya. [NOV]