Tak Minta Kursi Menteri, Muhammadiyah Beda dengan NU

Logo Muhammadiyah (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Logo Muhammadiyah (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Soal kursi menteri, sikap Muhammadiyah beda dengan Nahdlatul Ulama (NU). Ormas yang dipimpin Haedar Nasir ini tak mau ikut cawe-cawe soal kursi menteri. Tak mau minta-minta, tak mau nyodor-nyodorin. Ngebahas saja gak minat. Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya soal itu ke Presiden Jokowi.

Hal ini tentu sangat bertolakbelakang dengan NU. Ormas Islam terbesar di Tanah Air yang dipimpin Kiai Said Aqil Siradj ini sudah terang-terangan bicara jatah kursi menteri. Alasannya, NU merasa sudah berkeringat dan berperan signifikan dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf di pilpres kemarin. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Achyar menilai permintaan itu sesuatu yang wajar.

Wakil Ketua PBNU, Marsudi Suhud menyebut perjuangaan NU memenangkan Jokowi cukup siginifikan. Sebab itu, wajarlah kalau jerih payah NU, ada imbal baliknya. Penghargaan itu bisa berupa menteri atau yang lain. “Terserah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Marsudi. 

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Dia mengatakan, NU siap memberikan kadernya yang terbaik sesuai kebutuhan. Berapa pun jumlahnya. Marsudi mengakui ada orang NU yang duduk di kabinet, tapi tidak mempresentasikan NU. "NU menginginkan menteri NU struktural, bukan asal orang NU," ungkapnya.
 
Sementara itu, Muhammadiyah tidak seagresif NU. Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, tak akan meminta jatah kursi menteri. Menurutnya, urusan menteri adalah hak prerogatif presiden. 

“Kami tidak pernah menuntut, kami tidak pernah mencampuri seperti yang dilakukan partai politik. Ini adalah sikap kami yang disampaikan dengan jujur, tanpa diplomasi bahkan basa-basi,” kata Haedar dalam keterangan tertulis yang dikirim Sekum PP Muhammdiyah Abdul Mukti, kemarin.
 
Haedar meyakini, Jokowi akan paham dinamika kebangsaan serta posisi partai politik dan ormas besar seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah sepenuhnya fokus pada kiprah mencerahkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kiprah Muhammadiyah, kata Haedar, selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa.

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Jika ada kader terbaik Muhammadiyah yang masuk kabinet, ia mengatakan hal itu adalah apresiasi positif dari pemerintah terhadap Muhammadiyah. Sama seperti sejak awal kehadirannya, Haedar menyatakan, Muhammadiyah tidak akan menuntut atau turut campur dalam pembentukan kabinet seperti yang dilakukan partai politik.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti menambahkan, Muhammadiyah akan bersikap pasif. Artinya, mereka menunggu kabar dari Jokowi. Baru kalau ada permintaan dari Presiden kepada Muhammadiyah, maka pemilihan kader akan menjadi hak penuh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Haedar, lanjutnya, akan tetap berpijak pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi Muhammadiyah.
 
Selama pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada 6 menteri yang berlatar belakang NU. Mereka adalah Menpora Imam Nahrawi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menaker Hanif Dakhiri, Mendes Eko Putro Sandjojo, dan Menristek M Nasir. Satu di antaranya keluar di tengah jalan yaitu Khofifah Indar Parawansa yang mundur dari kursi menteri sosial.

Sementara hanya ada satu kader Muhammadiyah yaitu Muhadjir Effendy yang menjabat sebagai menteri pendidikan. Jabatan menteri tersebut memang lebih sering diisi kader Muhammadiyah. Belakangan, muncul keinginan dari unsur PKB, posisi itu disatukan dengan Kemenristekdikti dan diisi kader NU.
 
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes menilai wajar beda sikap NU dan Muhammadiyah tersebut. Dia pun mendukung pelibatan NU dan Muhammadiyah dalam susunan kabinet. 

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Menurut dia, kedua organisasi masyarakat itu sudah membuktikan komitmennya dalam memajukan bangsa. “Bagaimanapun, pemerintah butuh dukungan dari organisasi masyarakat yang kuat,” katanya. Catatannya, menteri yang berasal dari kedua organisasi masyarakat itu juga dipilih secara profesional.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai tidak etis kalau ormas meminta jatah kursi. Dia yakin Jokowi akan proporsional membagi jatah kursi menteri dari parpol dan dari ormas. [BCG]