Soal Rekonsiliasi dan Rizieq

212 = 02

Novel Bamukmin (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Novel Bamukmin (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sikap Persaudaraan Alumni (PA) 212 sama dengan usulan kubu 02 terkait rencana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Mereka mendukung rekonsiliasi jika pemerintah mau memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

Hingga kini upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo masih tersendat-sendat. Poin-poin pembahasan rekonsiliasi tampaknya belum ketemu. Kubu 02 meminta sejumlah syarat dalam rekonsiliasi. Salah satunya, membawa pulang Rizieq yang sekarang masih berada di Saudi Arabia ke Tanah Air. Para pendukung Jokowi menilai syarat tersebut tak masuk akal.

Syarat rekonsiliasi harus pulangin Rizieq itu antara lain disuarakan bekas Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut dia, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat adalah memberi kesempatan kepada Rizieq kembali pulang ke Indonesia. Selain itu, setop upaya kriminalisasi, saling memaafkan dan menyetop narasi-narasi stigmatisasi radikalis. 

Syarat yang diajukan 02 itu disambut PA 212. Jubir PA 212 Novel Bamukmin sangat setuju. Ia menilai permintaan itu sangat logis dan realistis. “Setiap warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dirinya masing-masing di negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa ini," kata Novel, kemarin. Novel mengatakan, masalah kepulangan Rizieq bukan masalah kelompok atau perseorangan. Menurutnya, banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang jadi korban kriminalisasi.

Baca Juga : Australia Umumkan Kematian Pertama Akibat Virus Corona

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, rekonsiliasi penting. Karena pemerintah harus tenang, pemerintah harus konsentrasikan seluruh waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan agenda-agenda bangsa, agenda kerakyatan.

Tapi, ia meminta rekonsiliasi tak dikaitkan dengan urusan penegakan hukum. "Dalam posisi Habib Rizieq, tentu nanti pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan karena aspek hukum kan dari banyak aspek yang harus dipertimbangkan," kata Ngabalin, di Jakarta, kemarin. 

Selain itu, rekonsiliasi dinilai Ngabalin bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat.

Politikus PDIP, Zuhairi Misrawi menilai aneh jika upaya rekonsiliasi dikaitkan dengan pemberian jaminan kepulangan bagi Rizieq. Dia mengatakan, Rizieq bisa pulang kapan saja. Zuhairi menjelaskan bahwa saat ini Rizieq sudah tidak memiliki kasus hukum. "Toh, sekarang kan semuanya sudah tidak ada masalah. Habib Rizieq bisa kembali kapan saja," kata Zuhairi, kemarin.

Baca Juga : Jarang Turun, Nasib Kepa Tak Jelas

Politisi yang biasa disapa Gus Mis ini lalu menegaskan bahwa rekonsiliasi harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan perorangan. Rekonsiliasi merupakan agenda untuk menyatukan kembali masyarakat usai pilpres.

Senada disampaikan Wasekjen PKB, Daniel Johan. Dia menilai syarat yang diajukan 02 sangat memberatkan. Karena mancampuradukkan urusan politik dan hukum. "Pada akhirnya ini lebih ke persoalan hukum, jadi kami serahkan kepada hukum agar dilakukan seadil-adilnya," kata Daniel, kemarin. 

Terlepas dari persoalan kepulangan Rizieq, Daniel mengatakan, rekonsiliasi yang baik adalah membangun komunikasi dengan semua pihak. Dia menyebut rekonsiliasi akan membawa suatu keputusan politik. Daniel mengatakan, rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tidak harus mengenai pembagian kursi menteri, tapi juga ada pemahaman tujuan yang sama untuk membangun bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan upaya rekonsiliasi Jokowi dengan Pranowo tidak perlu diburu-buru. Kata dia,  rekonsiliasi ini harus dilakukan secara alamiah. “Tidak usah dipaksakan, toh semua sudah menerima hasil pemilihan umum, keputusan sudah final dan mengikat," kata Jimly dalam sambutan di acara halal bihalal ICMI, Jumat lalu.  

Baca Juga : Espanyol Vs Atletico Madrid, Memutus Rekor Buruk

Menurut dia,  sebelum melakukan rekonsiliasi, yang terpenting adalah para pendukung dari masing-masing kubu harus dipersiapkan. Jika diburu-buru, kata dia, maka akan mengecewakan para pendukung terutama pendukung Prabowo yaitu emak-emak.  Menurut Jimly, rekonsiliasi memang baik. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengelola perbedaan untuk lima tahun ke depan. [BCG]