Soal Menteri, Mega Hormati Jokowi

Dari kanan: Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, Wapres Terpilih KH Maruf Amin, dan Wapres ke-9 Hamzah Haz dalam acara HUT PDIP ke-46 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2019. (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Dari kanan: Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, Wapres Terpilih KH Maruf Amin, dan Wapres ke-9 Hamzah Haz dalam acara HUT PDIP ke-46 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2019. (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - PDIP meraih juara 1 pemilu legislatif. Jokowi sebagai kadernya juga, menang pemilu presiden. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau ngatur-ngatur Jokowi menyusun kabinet. Dia menghormati dan menyerahkan urusan menteri sepenuhnya ke Jokowi.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan, di partainya, Ketua Umum punya hak prerogatif mengusulkan calon menteri. Nah, hak itu, belum digunakan Mega. Buktinya, sampai kemarin, belum ada nama calon menteri dari PDIP yang diusulkan kepada Jokowi. Mega tak mau buru-buru. Dia menghormati Presiden Jokowi yang masih berkutat dengan beberapa tugas.

“Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi, untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” ujar Basarah di Gedung DPR, Kamis (18/7). Karenanya, jika saat ini beredar dokumen yang berisi daftar nama menteri, menurut Basarah, dokumen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Nama sejumlah kader PDIP tercantum dalam daftar itu. Di antaranya, M Prananda Prabowo sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UKM, serta Maruarar Sirait sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Berita-berita itu sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tepis Basarah.

Berita Terkait : Keprihatinan Menghantui Pemerintahan Jokowi

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum parpol koalisi. Jokowi dan wapres terpilih Ma’ruf Amin sedang fokus melakukan konsolidasi kebangsaan pascapilpres. “Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-na-ma calon menteri kabinetnya,” bantah Basarah.

Senada, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari juga menyebut, partainya bersifat pasif. PDIP menunggu permintaan dari Presiden Jokowi, ogah mengajukan nama calon sebelum diminta. “PDIP tapi tidak mau mendahului (Presiden Jokowi),” kata Eva, kemarin. Sama seperti Basarah, dalam menentukan nama calon, sepenuhnya merupakan kewenangan Mega sebagai ketua umum. Disetujui atau tidak nama-nama calon yang diajukan, juga disebut Eva diserahkan penuh kepada Presiden Jokowi.

PDIP bahkan tak terlibat di dalam anggota tim internal bentukan Presiden Jokowi, yang bertugas menyusun kabinet Koalisi Indonesia Kerja jilid II. “Ya (PDIP tidak terlibat di tim internal). PDIP stand by arahan dan permintaan presiden. Kita menyiapkan semua masukan, termasuk semua calon yang diminta. Namun, menentukan nama-nama menteri tetaplah wewenang presiden,” tegasnya.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Su- pratikno meminta anggota koalisi menghormati hak presiden dalam memilih menteri. “Jadi, pendekatan yang logis adalah bangunan pembagian fung si secara proporsional, seraya menghormati hak prerogatif Presiden,” ujarnya, Kamis (18/7) malam.

Berita Terkait : Jika Terjadi Karhutla, Jokowi Bakal Copot Pejabat TNI/Polri Di Daerah

Padahal, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah saja, tidak mengajukan nama calon menteri seperti partai koalisi lain macam PKB, NasDem, atau PPP.

"Itu ada asas kepatutan. You lihat aja, kalau yang lain kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” tanya dia.

Dia menegaskan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. “Sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 KH Ma’ruf Amin mengaku akan segera melakukan pembahasan soal susunan menteri Kabinet Kerja Jilid II, bersama Jokowi untuk pemerintahan lima tahun ke depan. “Sebentar lagi,” kata Ma’ruf ditemui di Gedung Grand Sahid Jaya, Kamis (18/7).

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Namun, Ma’ruf tak menjelaskan kapan pastinya perbincangan soal kabinet menteri ini digelar. Dia juga menyebut, belum menyerahkan nama-nama potensial yang bisa dijadikan menteri. “Belum (ajukan nama). Nanti kan ada perbincangan. Waktunya sudah ada,” tandas Ma’ruf. [OKT]