Realistis, Golkar Cuma Ajukan 5 Calon Menteri

Klik untuk perbesar
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga. (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga mengklaim partainya mengajukan 5 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi.

Meski begitu, dia menyerahkan keputusan penunjukan menteri sepenuhnya kepada Jokowi. “Ya, ada 5 nama. Orangnya rahasia partai. Pak Airlangga sudah pasti lah. Beliau kan ketua partai. Pak Agus Gumiwang juga kader terbaik partai,” ujar Andi usai mengikuti kegiatan diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurutnya, Golkar memilih untuk realistis dengan hanya mengirimkan 5 nama. Andi menuturkan, Golkar baru akan mengajukan nama kembali apabila Jokowi yang meminta.

Berita Terkait : Menteri Edhy Main Ancam

Dia memprediksi, kabinet Jokowi ke depan akan diisi orang-orang non partai. “Anda lihat saja. Nggak mungkin semuanya dari partai. Kita lihat saja sekarang komposisinya. Yang berjuang untuk Pak Jokowi kan bukan hanya orang partai saja, banyak yang berjuang,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan Jokowi untuk kabinetnya ke depan tidak semua bisa dipenuhi oleh orang-orang partai. Jokowi, kata dia, perlu orang-orang di luar partai yang memiliki fokus di suatu bidang untuk dijadikan sebagai menteri.

Sementara, Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) David Krisna Alka menyarankan dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf diisi tokoh-tokoh profesional dan berintegritas tinggi.

Berita Terkait : Puan: Jokowi Punya Alasan Angkat Wamen

Sosok profesional yang diperbanyak dalam menteri kabinet Jokowi 2019-2024 ini seperti saran Buya Syafii. David menilai saran Buya Syafii soal calon kabinet banyak diisi oleh sosok profesional sudah tepat.

“Dalam berbagai kesempatan Buya Syafii berpesan supaya Pak Jokowi menjauhi politik ‘dagang sapi’ ketika menunjuk anggota kabinet nanti” tegas David Krisna Alka yang juga Peneliti Senior Maarif Institute ini.

Sejalan dengan saran Buya Syafii dalam berbagai komentar di media, David menjelaskan secara politik, lumrah adanya Presiden akan mengakomodasi kepentingan partai politik untuk jabatan menteri.

Baca Juga : Peluang Kerja Sama Proyek Transportasi Strategis Terbuka Lebar

Tapi, Presiden tak boleh asal-asalan menunjuk para pembantunya. “Presiden harus memilih menteri yang memiliki kompetensi, profesional, dan integritasnya tinggi, bukan integritasnya lembek,” pungkasnya. [MHS]