Terlempar dari Kepengurusan

Tak Cocok dengan Konsep PKB, Lukman Pilih di Luar

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Lukman Edy. (Foto: Istimewa).
Klik untuk perbesar
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Lukman Edy. (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Keretakan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai terlihat usai Muktamar V di Bali. Puncaknya, 2 mantan Sekjen Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding tak masuk struktur kepengurusan DPP. Alasannya, tidak cocok dengan konsep PKB untuk lima tahun mendatang.

Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah mengungkapkan, dirinya sebetulnya sudah meminta kesediaan ke semua kepengurusan lama untuk mengabdi kembali di pengurusan 2019-2024. Form kesediaan itu diumumkan melalui grup WhatsApp. “Yang bersangkutan berarti tidak mengisi kesediaan,” ujar Ida Fauziah di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin. 

Menurut Ida, pengumuman tersebut sudah dilakukan secara terbuka. Karding dan Lukman juga disebut tergabung dalam grup WhatsApp DPP PKB tersebut. “Semua diperlakukan sama dan saya yang mengumumkan dan meminta langsung kesediaan itu di grup WA,” ungkapnya. 

Sebelumnya, gelagat Lukman dan Karding tidak masuk kepengu rusan sudah tercium saat ke duanya tidak diundang ke Muk tamar V PKB di Bali 20-22 Agustus 2019. Lukman mengaku tidak mendapat undangan dari panitia. 

Baca Juga : Wabah Corona Sudah Renggut 43 Nyawa, Iran Larang Warganya Keluar Rumah

Menurut Lukman, kelompoknya dan Karding tak diundang, berikut dengan para tenaga ahli dan departemen-departemen yang selama ini kerap membantu Karding di parlemen. “Ya, mungkin kita dianggap men dukung Mas Karding,” ujar Lukman ketika dita nya alasan tak diundang. 

Selama ini diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Abdul Kadir Karding sering berbeda pandangan. Beberapa bulan lalu, Muhaimin mencopot Karding dari kursi Sekjen PKB dan menggantinya dengan Hanif Dhakiri. 

Karding juga digeser dari Komisi III ke Komisi VII DPR. Kini, Kar ding menjabat posisi Ketua DPP PKB. Keduanya enggan mengungkap konflik internal dalam partai. Menanggapi itu, Lukman membenarkan dirinya mendapat surat dari Ida Fauziyah terkait kesediaan menjadi pengurus DPP PKB. Namun, dia tidak mengisi kuesio ner tersebut. 

“Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya,” kata Lukman. 
Menurut Lukman, alasan dirinya tidak ikut kembali bergabung dalam pengurus karena tidak sejalan dengan konsep PKB lima tahun mendatang. “Alasannya nggak cocok pascamuktamar Bali,” kata Lukman. Lukman berpesan supaya pengu rus bekerja dengan baik. 

Baca Juga : Tingkatkan Jumlah Penumpang, MRT Dorong Integrasi dengan Transjakarta

“Selamat bekerja, semoga sukses. Dan tentu harus kerja keras, terutama tidak mengecewakan Ketum. Karena kalau Ketum tidak berkenan, sewaktu waktu bisa diganti di tengah jalan, karena Ketum sebagai mandataris tunggal,” kata Lukman. 

Sementara, Ketua DPP Bidang Komunikasi Dan In formasi Teknologi Ahmad Iman menyatakan tidak khawatir dengan tidak masuknya Lukman Edy dan Karding di kepengurusan baru. Pasalnya, PKB memiliki kader-kader berkualitas. 
“Kader di PKB banyak yang berkualitas, karena PKB bukan berdiri sendiri yaitu ada Nahdlatul Ula ma,” ujar Ahmad Iman saat di hubungi tadi malam. Pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi dengan kedua tokoh tersebut, karena mereka juga mempunyai jasa untuk partai. 

“Tidak ada perpecahan di PKB. Pada prinsipnya, kita selalu komunikasi dan silaturahmi. Jika toh, nanti mereka keluar dari partai, itu hak prerogatif mereka. Kita tidak bisa memaksa,” katanya. 

Ahmad Iman juga membantah adanya perpecahan di internal PKB gara-gara dukungan cawapres. “Tidak ada perpecahan. Kemarin itu kita dorong Cak Imin cawapres karena beliau adalah ketua umum, lalu prosesnya mengharuskan dukung Kiai Ma’ruf. Kita dukung juga karena sesuai dengan napas perjuangan partai,” ujarnya. 

Baca Juga : Sinergi Perusahaan Anak BNI Dukung BNI Java Jazz Festival 2020

Selain itu, dalam kepengurusan yang baru ini, PKB memasukkan nama putra Ma’ruf Amin, Ahmad Syauqi Ma’ruf Amin. Dia menempati posisi Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat PKB. [MHS]