RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan posisi politiknya, untuk berdiri kokoh membela pemerintahan Jokowi, bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan, dengan melakukan revisi UU KPK.

Berita Terkait : Hasto Pasang Badan Untuk 5 Menteri PDIP

“Sebab, revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei. Di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK. Supaya penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9).

Hasto merujuk pada hasil survei Litbang Kompas, yang mencatat 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK.

Baca Juga : Mendagri Larang Konvoi Dan Arak-arakan Selama Pilkada

Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK, dan 39,9 persen menolaknya.

Soal isu Dewan Pengawas KPK, Hasto mengatakan, rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

Baca Juga : Ditjen Dikti Kerja Sama Dengan Telkomsel Sediakan Paket Telekomunikasi Terjangkau

"Bahkan, pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum, dan memastikan agar keadilan ditegakkan dalam program pemberantasan korupsi," pungkasnya. [HES]