Politisi PDIP Ajak Kader Banteng Jaga Kondusifitas Pelantikan Presiden

Ketua DPP PDIP Sukur H Nababan di acara Pesta Rakyat di Graha Delima, Kalimalang, Selasa (15/10/) malam.
Klik untuk perbesar
Ketua DPP PDIP Sukur H Nababan di acara Pesta Rakyat di Graha Delima, Kalimalang, Selasa (15/10/) malam.

RMco.id  Rakyat Merdeka - DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader banteng di seluruh Indonesia, agar membantu TNI dan Polri menjada kondusifitas pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Minggu 20 Oktober 2019.  

Instruksi tersebut, disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Sukur H Nababan di acara Pesta Rakyat sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Graha Delima, Kalimalang, Selasa (15/10/) malam.

Berita Terkait : Elite PDIP Ajak Warga Amalkan Nilai nilai Pancasila

“Tidak hanya Polisi dan TNI, seluruh kader banteng harus ikut membantu memberikan kondusifitas pelantikan Presiden dan Wapres, 20 Oktober nanti,”ujarnya.

Sukur mengatakan, proses pemilu telah berlalu. Presiden Jokowi  dan Wapres KH Mar’uf Amin sudah terpilih secara demokrasi. Apabila masih ada kelompok yang tidak terima atas keputusan tersebut, maka bisa dilakukan pada lima tahun mendatang di Pemilu selanjutnya.

Baca Juga : Istri PM Trudeau Positif Covid-19

“Pilpres telah selesai, rakyat sudah menentukan pilihan dan KPU sudah memutuskan. Jadi kalau rakyat sudah memutuskan, harusnya semua juga menerima. Jangan sampai karena menang dan kalah, negara kita jadi kacau balau,” tegas Sukur yang juga Anggota DPR ini.

Lebih lanjut, Sukur mengatakan, menjaga  kondusifitas pelantikan Presiden tidak hanya tanggung jawab kepolisian dan TNI, tapi seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal dan menjaga pelantikan berjalan aman dan nyaman.

Baca Juga : Promosi Wisata Indonesia di Moskow Tak Terganggu Isu Covid-19

“Seluruh stakholder dan masyarakat harus bersama-sama mengamankan pelantikan nanti. Ini bukan hanya soal pelantikan saja, tapi ini persoalan bangsa untuk lima tahun ke depan, agar kita melanjutkan pembangunan yang adil dan merata,” ujar Sukur. [FIK]