RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi sudah selesai menyusun kabinetnya. Namun dari 34 kursi menteri dan 12 kursi wamen, tidak ada perwakilan dari Partai Hanura yang menjadi penyokong utama Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres lalu.

Lalu apa kata Ketua Umumnya, Oesman Sapta (OSO)? “Itu nggak masalah, itu hak prerogatif presiden,” tegas OSO.

Sejak pengumuman kabinet Pada Rabu lalu, OSO mengaku mendapat banyak pertanyaan dari kader dan pengurus. Mereka bertanya kenapa Hanura tak mendapat jatah kursi menteri. Padahal peran Hanura tak sedikit.

Mendapat pertanyaan itu, OSO memberikan penjelasan seadanya. Kata dia, penyusunan kabinet adalah memang kewenangan presiden. Jawaban yang sama ditegaskan OSO soal parpol koalisi Jokowi lainnya, yakni PKPI dan PBB, yang tidak mendapatkan kursi di kabinet.

Berita Terkait : Pemerintah Miliki 3 Modal Kekuatan

OSO hanya menegaskan parpolnya tidak mempersoalkan susunan kabinet. "Nggak ada, nggak ada (masalah)," katanya usai menghadiri acara Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Dalam acara itu, Jokowi dalam sambutannya antara lain meminta maaf karena pasti banyak yang kecewa terkait susunan Kabinet Indonesia Maju. OSO mungkin tidak apa-apa. Namun banyak anak buahnya yang tak bisa berbesar hati seperti eks Ketua DPD itu.

Sejak dua hari lalu, tak sedikit kader dan pengurus Hanura yang mengungkapkan kekecewaannya. Teranyar diungkapkan oleh Wasekjen Hanura Bona Simanjuntak. Kata dia, sejak awal Partai Hanura sudah menyatakan mendukung Jokowi tanpa syarat, ikhlas, dan tanpa pamrih. Hal ini dilakukan karena Hanura yakin perjuangan mereka untuk mensejahterakan rakyat bisa terwujud dengan kepemimpinan Jokowi.

Bona menuturkan, perjuangan Hanura untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf sangat masif dan besar. Bahkan, lantaran fokus memenangkan Jokowi-Ma'ruf, akhirnya Hanura kehilangan kursi di legislatif. "Kalau relawan dikatakan berkeringat, kami, partai politik berjuang berdarah-darah," kata Bona, saat menjadi narsum di acara diskusi Kabinet Bikin Kaget di Menteng, Jakarta, kemarin.

Baca Juga : BIN Banjir Dukungan

Karena itu, Bona memahami, kalau ada sebagian pengurus dan kader Hanura kecewa dengan susunan kabinet yang dipilih Jokowi. Pasalnya, sebagai partai pengusung, Hanura tidak mendapatkan apa-apa, sementara Partai Gerindra yang merupakan lawan di Pilpres justru mendapatkan dua kursi menteri.

Bona menjelaskan, Hanura bukanlah partai yang menekan-nekan dan meminta-minta. Apalagi mengancam. Dia mengetahui, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Boleh kecewa, tetapi perjuangan yang sudah ditentukan yaitu mendukung Jokowi dan tetap berada di pemerintahan. Kalaupun mengkritisi, itu bukan menunjukkan kita bagian dari oposisi, tetapi lebih ingin melihat Jokowi lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Pernyataan lebih keras disampaikan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah. Dia mengatakan, komposisi kabinet yang telah terbentuk menandakan Jokowi menilai perkawanan hanya berdasarkan perolehan suara saja. Padahal Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan dan ikut mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres. "Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," katanya.

Inas juga merespons pernyataan Jubir Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut tak ada lagi penambahan posisi menteri. Inas menegaskan Hanura tak mengemis jabatan menteri atau wakil menteri.

Baca Juga : Banteng Masih Sabar

"Saya tegaskan kepada Saudara Fadjroel Rahman bahwa Hanura tidak mengemis-ngemis jabatan menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tapi kalau memang Hanura diakui sebagai teman seperjuangan dalam pilpres yang lalu, maka sudah sepantasnya jika Hanura diajak bicara," kata Inas.

Inas menyayangkan pernyataan Fadjroel yang dianggapnya menyangkal keterlibatan Hanura dan dua partai lain, seperti PKPI dan PBB, yang tak masuk Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan Fadjroel, menurut Inas, mengisyaratkan bahwa tiga partai tersebut meminta jatah menteri ke Jokowi.

"Betul Hanura kecewa karena kami manusia normal, tapi tidak berarti Hanura ingin memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi. Kami sepenuhnya mendukung keputusan apa pun yang diambil oleh Presiden dan itulah totalitas Hanura," pungkasnya. [BCG]