Kunjungi PKS, Paloh Disentil Banteng

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kiri) menjabat tangan Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) usai mengadakan pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kiri) menjabat tangan Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) usai mengadakan pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kunjungan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh ke markas PKS, Rabu (30/10) sore, disentil PDIP. Partai berkepala banteng itu, mengingatkan agar parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf tidak main dua kaki.

Adalah Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo yang angkat bicara. Ia menyoroti kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi check and balance di DPR. “Harusnya, fungsi itu dijalan kan oleh partai-partai di luar pemerin ta han. Bukan yang di dalam pemerin tahan,” sentil Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas dan jaga sikap. Serta berpolitik secara etis. “Tidak boleh politik dua kaki,” tegasnya.

Tugas dari partai koalisi itu, sambungnya, memastikan pemerintahan Jokowi di periode kedua dapat berjalan dengan baik. Bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai visi misi selama 5 tahun ke depan. Karena itu, partai koalisi harus komitmen dan loyal kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Berita Terkait : Politisi PKS Coreng Partai Dakwah

Soal silaturahmi antar parpol, kata Arif, itu hak otonomi masing-masing partai. Namun, dia mengingatkan, dalam setiap hubungan politik yang dibangun, perlu diperhatikan batasan-batasan komunikasinya.

Mesti sadar, tahu, dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi,” sebutnya.

Menyikapi sentilan Banteng, Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengibaratkan politik sebagaimana tubuh manusia. “Kaki manusia ada dua, jangan tiga. Tapi sikap politik satu,” ujar Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurutnya, kunjungan Nasdem ke kantor PKS adalah dalam rangka memperkuat pemerintahan. Nasdem sebagai partai koalisi mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai mana pun, baik di koalisi maupun oposisi.

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

Ia kemudian mencontohkan salah satu butir kesepahaman yang berhasil disepakati antara Nasdem dan PKS. Yaitu soal Pancasila dan tidak memberikan ruang bagi gerakan radikalisme dan separatisme.

Menurutnya, soal-soal begitu perlu inisiatif dari pimpinan parpol dalam mencari titik temu di tengah perbedaan pilihan politik. Tidak semua langkah parpol pendukung perlu didiskusikan dulu dengan Jokowi. “Kasihan Pak Jokowi kalau semua urusan parpol harus Pak Jokowi, jangan,” lanjutnya.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika dilihat dari pendekatan komunikasi politik, ada pesan politik dan agenda jangka panjang yang ingin dibangun antara Nasdem dan PKS. “Penjajakan ini jelas ada agenda yang dibawa, kepentingan siapa, untuk apa dan dapat apa,” lanjutnya.

Setali tiga uang dengan Pangi, analis politik dari Universitas Nasional Chazali Husni Situmorang kemudian mengingatkan kembali pertemuan dua kubu politik yang berbeda lainnya, yakni antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, partai-partai saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda untuk agenda politik 2024. Baik antar sesama koalisi maupun dengan partai oposisi.

Baca Juga : Semoga Virus Corona Nggak Nyebar Via Transportasi Publik

“Pemerintah sekarang ini bagi parpol hanyalah kendaraan untuk merebut kekuasaan berikutnya,” ujarnya.

Pandangan yang hampir sama juga diutarakan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia berkeyakinan bahwa Nasdem tidak akan keluar dari koalisi. Hanya saya, partai yang dipimpin Paloh itu ingin berteman dengan partai oposisi.

“Satu kaki di pemerintah. Satu kaki lagi bisa saja akan sering mengkritik pemerintah. Sama seperti PKS dulu di koalisi Jokowi. Ada kadernya di kabinet SBY. Tapi sering mengkritik pemerintahan SBY,” tandasnya. [SAR]