Pro Amandemen UUD 1945

Paloh Sehati dengan Mega

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah), Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan). (Foto: IG@puanmaharaniri)
Klik untuk perbesar
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah), Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan). (Foto: IG@puanmaharaniri)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kemesraan Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, tak hanya terlihat di pelupuk mata. Tapi, urusan hati dan pikiran juga, ternyata mereka punya kemesraan yang sama. Buktinya: Paloh sehati dan sepikiran dengan Mega terkait aman demen UUD 1945.

Kemarin, pimpinan MPR menyambangi Paloh di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Selain Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, tampak pula jajaran Wakil Ketua MPR seperti Arsul Sani, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Sekjen MPR Maruf Cahyono. Sementara Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Bamsoet bilang, pertemuan itu dilakukan untuk membahas wacana amandemen UUD 1945. Menurut dia, pandangan dan dukungan Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR dalam perubahan terbatas UUD 1945.

Dengan begitu, bisa terjadi konsensus antar berbagai elemen bangsa. Khususnya, dari partai politik yang merupakan tulang punggung demokrasi.

Usai pertemuan, Bamsoet mengaku banyak menerima masukan dari Paloh. Yang pasti, Paloh mendorong amandemen UUD. Hal ini di perlukan sebagai bahan evaluasi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Rekomendasi amandemen terbatas dan perlunya dihadirkan kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita,” ujarnya. “Dari pembukaan, sampai pasal demi pasalnya. mana-mana saja yang perlu kita amandemen sesuai dengan kebutuhan bangsa kita,” imbuhnya.

Berita Terkait : Fraksi Golkar MPR Sehati dengan Jokowi

Tetapi, Paloh juga mengingatkan, amandemen itu tidak boleh “gampangan”. Harus dilakukan dengan betul-betul cermat.

“Kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada,” tegas Bamsoet.

Selain itu, Paloh mengusulkan agar meninjau ulang pelaksanaan pemilu serentak. Jika terjadi perubahan, maka amandemen atas UUD harus di laksanakan.

Paloh juga mendorong adanya penguatan sistem presidensial. Dia menginginkan, agar wewenang Presiden harus diperkuat, bukan diperlemah.

“Semangat baru yang disampaikan Bang Surya, boleh kita mengubah, tapi semangat untuk mempertahankan atau menjaga sistem presidensial dan harus diperkuat, itu penting,” lanjut Bamsoet.

Dia juga memastikan, dalam pertemuan tak disinggung wacana presiden dipilih MPR. Sebab, sistem pemilihan presiden langsung dinilai sudah baik.

Berita Terkait : MPR Anggap Pro-Kontra Amandemen UUD Wajar

“Kami tidak menyentuh ke sana karena sistem Pemilu sudah sangat bagus. Kita masuk dalam halhal lain, itu pun kita evaluasi,” tuturnya.

Bamsoet menambahkan, semua masukan dari petinggi partai politik akan dilemparkan ke publik sebagai diskursus. MPR membuka masukan masukan dari elemen masyarakat hingga 2023. Usai bertemu Paloh, Bamsoet Cs berencana menemui Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Jumat mendatang.

Sikap Paloh ini sejalan dengan Megawati. Ketum partai banteng itu juga menyatakan dukungannya terhadap amandemen UUD 1945 saat disambangi Bamsoet Cs di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis 10 Oktober lalu.

Menurut Bamsoet, Mega mengusulkan amandemen terbatas. Khususnya, di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

Blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Selain PDIP, PAN juga telah menyatakan mendukung amandemen UUD 1945. Partai matahari terbit menyatakan dukungannya saat disambangi MPR di Kebayoran Baru, Selasa kemarin.

Berita Terkait : Tidak Ada Yang Bisa Jamin Arah Konstitusi

“PAN masuk barisan. PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita,” ujar Bamsoet.

Sementara ini, ada tiga parpol yang belum mengambil sikap terkait amandemen UUD 1945 itu. Ketiganya adalah Golkar, Demokrat, dan PKS.

Pengamat politik, Usep S Ahyar menyebut, PDIP akan menjadi rujukan partai politik lain dalam rencana amendemen UUD 1945. Meski demikian, PDIP tetap harus berupaya memastikan dukungan dari partai lain guna memuluskan agenda amandemennya. [OKT]