Jika Terpilih Jadi Pejabat BUMN

Tidak Ada Kewajiban Ahok Mundur Dari PDIP

Ahok berswafoto bersama rekan-rekan PDIP saat Upacara HUT RI ke-74 di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan. (Foto: Twitter @basuki_btp)
Klik untuk perbesar
Ahok berswafoto bersama rekan-rekan PDIP saat Upacara HUT RI ke-74 di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan. (Foto: Twitter @basuki_btp)

RMco.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara terkait akan ditugaskannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok tidak perlu mundur diri dari partai. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers yang di terima di Jakarta, kemarin. 

Baca Juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

Menurutnya, partai tidak akan melarang bila Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan Ahok jadi pejabat BUMN.“Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest,” kata Hasto. 

Hasto berharap publik tidak terlalu khawatir bahwa penugasan Ahok di BUMN memiliki konflik kepentingan terhadap PDI Perjuangan. 

Baca Juga : Perbaikan Jalan Rusak DKI Jangan Cuma Tambal Sulam

Dia menegaskan, PDI Perjuangan juga tidak akan mengatur Ahok jika nanti terpilih duduk di kursi birokrasi BUMN. PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok.

Terkait penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Ber satu (FSPPB) terhadap Ahok, Hasto mengatakan, protes tersebut akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. 

Baca Juga : Dijamu Makan Malam, Jamaah Umroh RI Tidak Perlu Panik

Bagaimanapun, keputusan jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak ada organ di luar BUMN yang mampu campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu. 

“BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik tapi badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara,” katanya. [MHS]