Panitia Munas Golkar Rampungkan Persiapan

Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng (kiri) bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto; Ist)
Klik untuk perbesar
Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng (kiri) bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto; Ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan,  sudah merampungkan persiapan Munas yang akan digelar 3-5 Desember di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

“Kalau soal OC (Organizing Comiite) smua sudah siap, EO (Event Organizer) sudah bekerja tempatnya sudah ada, sudah kita cek. Semua sudah boleh dibilang 85 persen sudah siap,” ujarnya.

Berita Terkait : Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia, Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Dengan Pemerintah

Oleh karena itu, pihaknya membuka pendaftaran calon Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 mulai Kamis (28/11) hingga Senin (2/12). “Pendaftaran calon mulai hari ini sampai 2 Desember,” ungkapnya.

Calon Ketua Umum, lanjut Mekeng harus memenuhi syarat administrasi. Diantaranya pernah menjadi pengurus Golkar selama 5 tahun. “Kalau itu kan standar administrasi kan ada. Jadi pengurus lima tahun, kartu keanggotaan, ada semua itu di AD/ART,” jelasnya.

Berita Terkait : Ini Susunan Kepengurusan Partai Golkar Periode 2019-2024

Sementara terkait mekanisme pemilihan, akan diputuskan peserta dalam munas. Panitia munas telah menyiapkan rancangan keputusan, salah satunya soal mekanisme pemilihan. "Nanti kita mengusulkan menggunakan surat dukungan, kalau munasnya tidak menyetujui kita memakai mekanisme yang lain. Memang one man one vote, tapi bisa berbagai macam cara. Bisa melalui surat dukungan, bisa melalui voting,” bebernya.

Termasuk kemungkinan nantinya untuk dilakukan aklamasi ketua umum. Semua keputusan itu, akan diserahkan ke peserta munas yang teridiri dari DPD I dan DPD II serta organisasi sayap Golkar.

Berita Terkait : Rafli Mursalim Bangga Bisa Gabung dengan Persija

“Aklamasi tidak dilarang selama syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi akalamasi musyawarah mufakat atau pemilihan itu mekanisme. Ini kanrancanagan nanti dibahas satu persatu. Diputuskan di Munas,” tegasnya. [EDY]