Tolak Pilpres dan Pilkada Tak Langsung

Demokrat: Demokrasi Mundur, Kedaulatan Rakyat Dipasung

Klik untuk perbesar
Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan (tengah). (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menolak wacana pemilihan Presiden oleh MPR. Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung Presidennya.

"Pemilihan Presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat," tegas Hinca dalam rilis yang diterima RMco.id, Senin (2/12).

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, lanjutnya, adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah.

Selain itu, partai bintang mercy juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga : DPR, Kementan, dan BPS Kompak Soal Data Pangan

Menurut Hinca, belajar dari pengalaman sejarah bangsa, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia.

"Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power). Jas Merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah," imbaunya.

Yang juga ditolak oleh Partai Demokrat adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.

Hinca berpendapat, masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.

Baca Juga : Selain Penindakan, Pencegahan dan Asset Recovery Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Partai Demokrat Pro Demokrasi, Pro Rakyat. Kami meyakini demokrasi adalah jalan terbaik. Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat, untuk membangun Indonesia yang lebih baik," tegas Hinca.

Dia menyebut, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berikrar untuk selalu setia, menghormati, dan membela kedaulatan rakyat.

Hinca mengingatkan, hak-hak kedaulatan rakyat bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan.

"Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi, justru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya," wanti-wanti dia.

Baca Juga : PT PII Sabet Penghargaan Asean Risk Award 2019

Hinca mengingatkan, selama satu dekade pemilihan pimpinan langsung, yakni sejak 2004 hingga 2014, capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih seiring dengan kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan.

"Kemunduran ekonomi dalam satu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai “biang keladi” serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya," tandas Hinca. [OKT]