Tegas, PDIP Ingin Presiden dan Wapres Dua Periode dan Dipilih Langsung Rakyat

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto, (Foto: IG@basukistp)
Klik untuk perbesar
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto, (Foto: IG@basukistp)

RMco.id  Rakyat Merdeka - PDIP memastikan tidak akan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai banteng moncong putih itu tegas, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, kemudian tidak dapat dipilih kembali. 

"PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali," tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers yang diterima rmco.id, Selasa (3/12).

Berita Terkait : Hati Nurani Tidak Bisa Dibohongi

Hasto bilang, PDIP memang partai terdepan yang mengusulkan amendemen terbatas UUD 1945. Tapi, yang diusulkan hanya menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara. 

Sementara pembatasan masa jabatan presiden tidak diutak-atik. Pun, dengan mekanismenya yang dipilih rakyat secara langsung. "Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," tegas Hasto lagi. 

Berita Terkait : PDIP Imbau Harun Masiku Segera Serahkan Diri ke KPK

Haluan negara, disebut Hasto sebagai road map yang bersifat strategik, dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional. 

Kemudian, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan, dan lain-lain. Haluan negara akan menjadi cetak biru bagi masa depan negara. 

Baca Juga : Peradi dan PN Jaksel Sosialisasi E-Court untuk Peradilan Cepat, Tepat dan Murah

"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia Raya," papar Hasto. 
Usulan lain partai besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah pemisahan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

 "PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," imbuhnya. Hasto mengatakan, sikap PDIP itu sebagai tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. [OKT]