Jiwasraya-Gate Skandal Terbesar Setelah BLBI, KPK dan Polri Harus Turun

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya adalah skandal terbesar setelah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Soalnya, Jiwasraya meminta dana talangan atau bailout sekitar Rp 32 triliun.

"Saya ingin mengatakan, kasus Jiwasraya adalah skandal industri asuransi terbesar. Setelah BLBI, ini adalah yang terbesar kedua. Jiwasraya minta dana talangan Rp 32 triliun," ujar Didi Irawadi saat diskusi cross check, di Upnormal Coffee, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12).

Berita Terkait : Jiwasrayagate, Benny Tjokro Ditahan Kejagung!

Didi mengungkapkan, masalah Jiwasraya ini sudah dimulai sejak krisis moneter melanda pada 1998. Namun puncaknya terjadi pada 2018. Karena itu, lebih baik, kata Didi pemerintah tidak menyalahkan siapa-siapa.

"Hari ini, tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukaan, seluas-luasnya. Saya kira, pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama, supaya tidak saling tuding, kita buka di Pansus," tutur anggota Komisi X DPR ini.

Didi pun meminta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan mengusut kasus yang saat ini sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berita Terkait : PKS Endus Keterlibatan Pihak Lain Dalam Kasus Jiwasraya

"Saya mantan Komisi III, minta Kejagung dan Polri serius. KPK yang baru, buktikan. KPK dengan Bapak Firli, mampu atau tidak. Ini ada kasus besar, keroyok saja. Karena ini menyangkut nasib jutaan nasabah, juga pemerintah Jokowi. Ini penting supaya tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak," imbau Didi.

Sementara Politikus PDIP Deddy Sitorus memastikan, pemerintahan Jokowi tak ingin menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan. Misal, zaman lalu sudah bicara karena kita tidak setuju dengan bailout. Pengalaman bailout punya cerita duka. Kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," jelas Deddy. [OKT]