Ketemu Jokowi di Istana, Zulhas Bahas Revisi UU Pemilu 

Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi saat buka puasa bersama, Ramadan lalu. (Foto: Patra Rizky Sahputra/RM)
Klik untuk perbesar
Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi saat buka puasa bersama, Ramadan lalu. (Foto: Patra Rizky Sahputra/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Diam-diam, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pagi (6/3). Pertemuan keduanya digelar tertutup. Namun, usai pertemuan disebutkan, Zulkifli dan Jokowi membahas banyak hal. Termasuk rencana revisi UU Pemilu.      

Kedatangan Zukhas, sapaan akrab Zulkifli, ke Istana Merdeka tidak diketahui awal media. Dia hanya diketahui saat meninggalkan Istana, sekitar pukul 10 pagi. Saat ditanya media, Wakil Ketua MPR ini menolak berkomentar. Keluar Istana Merdeka, Zulhas langsung menuju mobil golf menuju mobil di sisi utara Istana.          

Berita Terkait : Ekonomi Goyang, Jokowi Jadi Pemarah

Ini merupakan pertemuan pertama Zulhas dan Jokowi usai Kongres PAN di Kendari, 10-12 Februari lalu. Di Kongres itu, Zulhas terpilih kembali sebagai Ketum PAN mengalahkan Mulfachri Harahap, jagoannya Amien Rais.        

Orang dekat Zulhas, Viva Yoga Mauladi, menyebut, ketua umumnya datang menemui Jokowi untuk bersilaturahmi sekaligus melepas kangen. “Maksud kedatangan Bang Zul adalah pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua,” kata Viva, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (6/3).         

Berita Terkait : Jokowi: Yang Timbun Masker Akan Berurusan dengan Polisi

Viva menyebut, Zulhas dan Jokowi adalah sahabat lama. Keduanya telah lama saling mengenal. Bahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Sejak Pak Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, mereka berdua sudah lama saling mengenal,” katanya.       

Viva tidak menampik bahwa ada banyak yang dibicarakan dalam pertemuan itu. Salah satunya mengenai rencana revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. “Kedua, berdiskusi tentang persoalan kondisi bangsa saat ini yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Juga berdiskusi rencana revisi atas Undang-undang tentang Pemilu,” ujarnya. [SAR]