Jika PAN Gabung Koalisi

PKB-Nasdem Tak Masalah, Partai Kabah Belum Ikhlas

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Presiden Jokowi (Foto: Antara)
Klik untuk perbesar
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Presiden Jokowi (Foto: Antara)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bertemunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi pekan lalu, memunculkan berbagai spekulasi.

Salah satunya, bakal merapatnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu parpol anggota koalisi pemerintah menyambut baik, jika PAN bergabung.

Ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikhlas jika PAN masuk di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Baginya, semakin banyak pendukung, semakin baik.

“Kita sambut positif semua partai-partai untuk kerja sama. PKB apresiasi,” ujar Cak Imin di Club House Green City, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (8/3).

Berita Terkait : Ketemu Jokowi di Istana, Zulhas Bahas Revisi UU Pemilu 

Pernyataan Cak Imin ini, menanggapi pertemuan Ketum PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jumat (6/3).

Hingga saat ini, PAN belum memberikan kejelasan apakah mendukung pemerintah atau menjadi oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKB, menurut Cak Imin sepertinya tidak terlalu gusar dengan peristiwa politis itu. Tidak ada kekhawatiran bagi PKB, jika PAN akhirnya melabuhkan dukungan kepada pemerintah.

“Saya nggak tahu isunya, tapi baguslah,” ucap Cak Imin, santai.

Hal senada datang dari Nasdem. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya menyambut baik pertemuan itu.

Baca Juga : Bangun Penyaluran Air Observasi Pulau Galang, PUPR Siapkan Rp 17 Miliar

Langkah Zulhas, dinilai bisa membawa angin segar terkait sinergitas eksekutif dan legislatif. “Nasdem mengapresiasi langkah itu. Sebagai sesama partai, tentu di parlemen banyak agenda,” ujar Willy.

Ia menilai, pertemuan Zulhas dan Jokowi membuktikan komunikasi politik setelah Pilpres 2019 sangat cair. Posisi Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR, juga bisa menjadi simbol komunikasi pemerintah dan legislatif berjalan dengan baik.

Utamanya, dalam membahas agenda di Parlemen seperti omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, dan Perpajakan. “Tentu sinergisitas antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat krusial,” katanya.

Meski begitu, Willy enggan menyimpulkan pertemuan Zulhas dengan Jokowi sebagai tanda PAN merapat ke koalisi pemerintah. Tapi, komunikasi ini seolah memberi pesan jika PAN mulai mendekat ke koalisi pemerintah.

“Artinya, merapat atau tidak itu kan politik. Kita bicara simbol, tidak mesti berada di dalam koalisi atau bagaimana, ini kan juga bicara keseimbangan,” katanya.

Baca Juga : BI: Optimisme Konsumen Terjaga, Ekspektasi Terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Ke Depan Positif

Sementara, PPP sepertinya belum ikhlas jika PAN gabung koalisi. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut pihaknya langsung mengkonfirmasi ihwal ini kepada Presiden Jokowi.

Menurut Arsul, Jokowi tidak menyebut akan ada penambahan kuota dukungan partai terhadap pemerintah. Dia yakin pertemuan itu, murni silaturahmi.

“PPP bertemu dengan Pak Jokowi dan beliau tidak menyampaikan adanya rencana penambahan anggota koalisi pemerintahan. Karena itu, pertemuan Bang Zul dengan Pak Jokowi itu silaturahmi saja, yang memang tidak pernah putus di antara kedua beliau,” tegas Arsul.

Arsul mengatakan PPP tak mencampuri urusan penambahan anggota koalisi. Sebab, hal itu merupakan hak dari Jokowi.

“Bagi PPP, soal penambahan anggota koalisi tersebut merupakan hak Pak Jokowi. Sehingga, kami tidak pas untuk mencampurinya,” ucap Arsul. [BSH]