PKS dan IDI Sepakat, Kebijakan Soal Corona Jangan Sekadar Imbauan

Pertemuan antara PKS dan IDI (Foto: Dok. PKS)
Klik untuk perbesar
Pertemuan antara PKS dan IDI (Foto: Dok. PKS)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden PKS, Sohibul Iman, menekankan, apa pun kebijakan pemerintah soal Corona, tidak boleh hanya sebatas imbauan. Tapi harus ada ketegasan dalam menerapkan.

Ia menyebut, sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi, yang dipilih Pemeritah adalah imbauan soal social distancing.

Berita Terkait : RSUP Persahabatan Rawat 15 Pasien Positif Corona dan 8 PDP

Ia mengakui, baik lockdown parsial maupun social distancing, tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Namun, permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," ucap Sohibul, usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Berita Terkait : AS Tak Sekebal RI

Sohibul menegaskan, pilihan pemerintah mengenai social distancing akan tidak berdampak kala tidak ada penegakan aturan. "Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil. "Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Baca Juga : Ini Cara Pertamina Perkuat UMKM, Supaya Naik Kelas dan Tahan Krisis

Daeng khawatir, jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah. Jika kasus terus naik, tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.

"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng. [KW]