RMco.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan tercatat sebagai pendukung utama pemerintah karena presiden saat ini adalah kader banteng. Tapi, belakangan ini di saat sedang sibuk melawan corona, muncul suara-suara galak yang disampaikan orang-orang PDIP. Gejala apa ini?

Suara galak pertama dilontarkan politisi muda PDIP, Masinton Pasaribu. Anggota DPR yang duduk di Komisi III ini menyoroti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Corona yang diajukan pemerintah ke DPR.

“Kepentingan segelintir orang yang menggunakan kuasa pengaruhnya di Istana untuk mendikte kebijakan negara, sesuai keinginan segelintir kaum oligarki,” tulis Masinton di akun twitternya.

Dengan tegas, Masinton bilang, Perppu Corona tidak diperlukan. Tidak ada kekosongan hukum yang membuat Perppu bisa diterbitkan. Ia menyebut pemerintah telah dibekali UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kata dia, ada tiga syarat yang perlu dipenuhi kalau Presiden ingin keluarkan Perppu. Pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Syarat lainnya yaitu kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang dengan prosedur biasa.

Berita Terkait : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

“Pertanyaannya, apakah ada kekosongan hukum yang menjadi kendala pemerintah menghadapi pandemi Covid-19?? Jawabnya, tidak,” ujar Masinton.

Anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin juga ikut mengkritik soal penerbitan Perppu Corona. Eks Cagub Jawa Barat ini menyebut, penerbitan Perppu Corona terlalu tergesagesa. Terlebih dapat menetapkan darurat kerusuhan, perang dan bencana alam. “Jangan tergesa-gesa bicara kerusuhan atau darurat, karena Perppu ini tak relevan diberlakukan untuk me ngatasi epidemi Corona,” tegas TB Hasanuddin.

Siapa lagi kader banteng yang bersuara galak? Politisi muda PDIP Adian Napitupulu yang sering pasang badan buat Jokowi di Pilpres. Kemarin, dia bikin statement mengejutkan. Adian meramal, jika pandemi corona tidak bisa diselesaikan dengan baik, ada potensi konflik sosial dan kriminalitas pada Juni-Agustus.

Koq bisa? Adian menyebut 3 paramaternya. Pertama, terjadinya gelombang PHK. “Jika wabah corona terus berlanjut hingga Juli, maka jumlah PHK bisa melewati angka 5 hingga 6 juta jiwa,” kata Adian.

Ini masih hitungan dari angka pekerja formal, belum digabung dengan yang informal. Jika menghitung sektor pekerja informal, maka angkanya bisa lebih fantastis, bisa mencapai 14 juta pengangguran baru. “Jika formal dan informal digabungkan, maka bisa jadi di bulan Juli nanti, total pengangguran baru akan mencapai setidaknya, 21 juta jiwa,” ungkapnya.

Berita Terkait : Sekolah Mulai Dibuka

Kedua, jumlah kemiskinan yang bertambah. Pandemi membawa persoalan kelaparan yang merebak di mana-mana. “Sementara itu nilai tukar dolar naik, lalu PHK dengan jumlah besar-besaran, baik sektor formal dan informal membuat daya beli rakyat untuk membeli kebutuhan pokok menjadi sangat lemah,” ujarnya.

Ketiga, konflik sosial. Jika situasi hari ini semakin memburuk, maka dalam dua atau tiga bulan ke depan kondisi rakyat seperti rumput kering yang mudah terbakar, bahkan oleh isu yang sangat remeh sekalipun. “Sesepele apapun triger-nya bisa menimbulkan ledakan yang mungkin tidak kita sanggup prediksi besarnya,” cetusnya.

Ada juga kader Banteng yang galak soal bantuan. Dia adalah Nabil Haroen. Anggota Komisi IX DPR ini meminta pemerintah tunda program Kartu Pra-Kerja. Bila perlu, anggarannya dipakai buat BLT (bantuan langsung tunai). Menurutnya, anggaran triliunan yang digunakan untuk pelatihan dalam program Kartu Pra-Kerja tidak tepat sasaran. Bahkan dianggap mubazir. "Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita lanjut dengan pelatihan dan stimulasi pekerjaan,” ujarnya.

Rekan separtai dan sekomisi Nabil, Yevri Sitorus juga berpendapat sama. Menurutnya, saat ini masyarakat lebih butuh dana untuk menggerakkan, menciptakan ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat. “Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi,” ucapnya.

Dari kalangan banteng perempuan disuarakan Ribka Tjiptaning. Dia juga tak kalah galaknya. Dia bicara soal RUU Omnibus Law yang sedang jadi fokus pemerintah. Anggota Komisi IX DPR ini menyebut, DPR dan pemerintah tidak peka bila ngotot bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Mereka telah memanfaatkan situasi wabah virus corona untuk segera menggolkan RUU Cipta Kerja menjadi UU,” kritiknya.

Berita Terkait : Kabar Baik, Obat Corona Mulai Beredar Hari Ini

Menurutnya, banyak hal yang harusnya jadi fokus DPR dan pemerintah saat pandemi corona ini. “Banyak hal yang masih belum optimal dikerjakan pemerintah dan perlu pengawasan parlemen,” tegasnya.

Kenapa orang-orang PDIP jadi galak ke pemerintah? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, punya analisisnya. Kata dia, ada banyak faktor untuk menilainya. Misalnya, dugaan soal cara pandang PDIP dan Jokowi dalam kepemimpinan keduanya ini.

Di samping itu, ada tendensi pembiaran dari Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kadernya yang kritis. “Bisa saja PDIP merasa Jokowi tidak sepenuhnya berada di tangan PDIP,” ulas Dedi kepada Rakyat Merdeka, semalam. hal lainnya, adanya kekecewaan kader PDIP dengan tokoh di belakang Jokowi.

Ada tokoh lain yang dianggap mengancam pengaruh PDIP terhadap Jokowi. “Bisa ketum lain, atau tokoh extraordinal di lingkaran Istana yang lebih sering memengaruhi Presiden dibanding Megawati,” jelasnya.

Namun, ada juga politisi banteng yang mencoba menetralkan. Ketua DPP PDIP Arif Wibowo mengaku permasalahan ini hanya sebatas komunikasi yang sulit. Sebab di kondisi ini mengharuskan semua orang menjalankan physical distancing, dan harus memanfaatkan teleconfrence sebagai satu-satunya jalur komunikasi jarak jauh.[UMM]