RMco.id  Rakyat Merdeka - Buntut pembakaran bendera PDIP,  kader-kader banteng di pusat dan daerah terus bergerak. Turun ke jalan. Rame-rame datangi kantor polisi mendesak  si pembakar ditangkap dan diadili. Menteri dari PDIP, anggota DPR dari  PDIP, kepala daerah dari PDIP, dan  Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, juga  sudah bereaksi keras. Namun, Ketum PDIP Megawati Soekarnputri dan  Presiden Jokowi yang juga sama-sama  kader banteng, belum bicara apa-apa. Kenapa ya?      

Ditanya soal ini, politikus senior PDIP Hendrawan Soepratikno merespons dengan mengirimkan surat  perintah yang ditandatangani Mega pada Kamis (25/6) kemarin. Menurut Hendrawan, surat perintah itu sudah  cukup untuk menunjukkan sikap Mega  terhadap pembakaran bendera partai. Juga, cukup untuk menahan amarah para kader.        

“Media inginnya ketum kami seperti Donald Trump? Bagi kami itu sudah cukup. Kader kami paham dengan  akar dan sinyal-sinyal kultural,” ujar  Hendrawan saat dihubungi Rakyat  Merdeka, kemarin.

Dia memandang, Jokowi tidak perlu memberikan pernyataan soal pembakaran bendera itu. Hendrawan memastikan, PDIP tetap tenang. “Kami tetap tenang karena fokus kami saat ini membangun gotong royong berskala besar (GRBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19,” tuturnya.         

Berita Terkait : Jokowi Sudah Bilang Tidak, Emang DPR Berani Bilang Iya

Anggota DPR ini meminta masyarakat tak mudah terpancing dengan isu kambuhan untuk mendistorsi sejarah dan mengoyak persatuan bangsa. “Substansi retorika yang dikembangkan ini dangkal, ilusif dan disintegratif. Kita hadapi dengan politik pencerahan dan politik kebangsaan untuk Indonesia maju,” tutup dia.      

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Kata dia, Mega sudah cukup merespons insiden pembakaran bendera itu dengan mengeluarkan surat instruksi. “Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri telah merespons dengan cara yang tegas tetapi arif bijaksana,” tuturnya.         

Wakil Ketua MPR itu bilang, kader banteng merasa kecewa terhadap pembakaran bendera partai dan berbagai fitnah yang dialamatkan kepada Mega. Namun, PDIP akan memaafkan pembakar bendera dan pemitnah Mega jika dia mengakui kesalahannya.

“Sebagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruannya dan kesalahannya,” ujar Basarah.        

Berita Terkait : Biar Transparan, Jokowi Dukung BPK Periksa Anggaran Penanganan Corona

Meskipun Jokowi yang merupakan kader Banteng belum bicara, para elite PDIP di kabinet, sudah menyampaikan sikapnya. Salah satunya, eks Sekjen  PDIP Tjahjo Kumolo. Menpan RB  mengatakan, wajar jika kader partainya  merasa terganggu dengan insiden pembakaran bendera itu. “Ini harga diri  kami, harga diri teman-teman partai. Kami merasa tersinggung, terhina, kok  sampai ada yang membakar. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa membakar  gedung partai ini,” tegas Tjahjo.      

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani dan Menkumham Yasonna Laoly memilih bersuara lewat media sosial Instagram. Keduanya kompak mengunggah foto banteng bermoncong putih yang menjadi lambang partai. Selain mengunggah lambang banteng,  Puan juga menyertakan surat instruksi Mega. “Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!” tulis Puan yang menjabat Ketua DPP PDIP ini.      

Putri Megawati ini mengajak seluruh  jajaran PDIP terus merapatkan barisan dan menempuh jalan hukum. Juga, meminta mereka memperkuat persatuan dengan rakyat. “Karena rakyatlah cakrawati partai,” tegas Ketua DPR ini.       

Sementara Yasonna menulis, PDIP adalah partai yang lahir dari proses sejarah dan selalu memperjuangkan persatuan serta kebhinekaan. “Perjuangan itu takkan goyah oleh riak-riak dari segelintir orang,” tulis Yasonna. “Tegak lurus perintah Ketua Umum. Bendera selalu tegak,” imbuhnya.        

Berita Terkait : Jokowi Keluar Solo-nya

Sementara itu, Kepolisian sudah bergerak memanggil sejumlah korlap demo yang berujung pembakaran bendera PDIP itu. Salah satunya, Subhan dari FPI. Kuasa hukum ormas itu, Azis Yanuar, mengatakan, pemanggilan Subhan dilakukan pada Kamis (25/6). “Baru sebatas klarifikasi karena laporan resmi (PDIP) baru Jumat,” tuturnya.      

Edy Mulyadi, korlap aksi lainnya  juga sudah dimintai keterangan. Edy  mengaku pembakaran bendera PDIP itu  adalah kecelakaan. “Jangankan rencana, dibahas saja tidak,” ujar Edy dalam video  yang beredar Jumat kemarin.           

Edy mengaku tak bisa mencegah massa yang membakar bendera PDIP.  Yang dia tahu, massa hanya berencana spontan membakar bendera palu arit.        

Di tempat terpisah, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri bekerja cepat mengusut kasus pembakaran bendera ini. “Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi,” wanti-wanti Ketua Presidium IPW Neta S Pane. [OKT]