RMco.id  Rakyat Merdeka - Kinerja para menteri dalam penanganan virus corona sedang disorot masyarakat. Termasuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, popularitasnya di masyarakat masih rendah. Demikian hasil survei terbaru dari indonesia Political Opinion dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, kemarin.

Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, survei yang dilakukan 825 Juni 2020 ini mengunakan motede Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvei.

WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionair sesuai kuota se baran, yakni kepada responden yang memiliki relevansi dengan yang dinilai.

Berita Terkait : Prabowo Disaranin Mending Berhemat

Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, mem bandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1.350 respon den tersebar di 30 provinsi terpilih. Penentuan sampling error pada 3,54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang mak simum 97 persen.

Hasilnya, pada pengukuran popularitas menteri di masa pan demi, Prabowo hanya mendapat penilaian 9,6 persen atau berada di urutan 13. Penilaian publik ini berdasarkan aktivitas menteri di masa pandemi.

“Rendahnya penilaian terhadap Prabowo menandai jika publik merasa selama pandemi kontribusi atau peran menteri Pertahanan ini rendah,” ungkap Dedi.

Baca Juga : BTN Pede Penyaluran Kredit Tembus Rp 15,38 Triliun

Sementara menteri teratas dalam perolehan respons adalah mereka yang rerata memiliki kebijakan selama pandemi, Airlangga Hartarto dengan kebijakan kartu Pra Kerja dinilai popular 48,3 persen.

Menteri Dalam Negeri Tito karnavian dengan kebijakan penundaan Pilkada 44.6 persen, dan posisi ketiga Menteri Pariwisata Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan 42.8 persen.

“Menariknya, Tito karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik se bagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survei 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik,” papar Dedi.

Baca Juga : Pencegahan Penggudulan Hutan Perlu Dukungan Industri Kelapa Sawit

Masih berdasarkan survei, Tito dinilai sebagai menteri paling responsif, salah satunya berkat kebijakan menunda pilkada dari yang seharusnya September 2020 menjadi Desember 2020. Kebijakan Tito terkait hal itu mendapat respons positif 34.5 persen.

Secara berturut mendapat penilaian responsif adalah Menteri pariwisata Wishnutama 27,0 persen, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 24,1 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,4 persen, Airlangga Hartarto 19,7 persen. [REN]