RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ingrid Kansil, sedih melihat angka kekerasan terhadap anak belum juga membaik. Dia meminta Hari Anak Nasional dijadikan momentum perbaikan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Hitungan Ingrid, angka kekerasan terhadap anak setiap tahun selalu meningkat. Ditambah, belum ada tanda-tanda perbaikan dalam sistem penangannya.

Mirisnya lagi, kasus kekerasan terhadap anak justru banyak terjadi di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal. Padahal kedua lingkungan ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Baca Juga : Standarisasi Kualitas Produk, Singosari Lakukan Sertifikasi Benih Indigofera

"Terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) di Lampung Timur menjadi catatan penting bagi kita semua. Bahwasanya sistem perlindungan anak di Indonesia masih sangat lemah," ujar Ingrid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/7).

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) ini meminta, Hari Anak Nasional yang diperingati 23 Juli tidak hanya sekadar perayaan atas eksistensi anak-anak. Tetapi harus dimanfaatkan sebagai momentum pemenuhan hak-hak anak oleh negara. Dia bahkan teringat, ketika masih menjadi legislator periode 2009-2014.

“Salah satu yang pernah saya sampaikan ketika menjadi anggota Komisi VIII DPR RI yakni pembentukan satgas anak. Hal ini menjadi salah satu upaya pencegahan bagi terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Saya melihat pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI sudah membentuk Satgas PPA," ulasnya.

Baca Juga : BTN Pede Penyaluran Kredit Tembus Rp 15,38 Triliun

Menurut Ingrid, peran Satgas PPA sangat penting dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak. “Saya sangat mengapresiasi hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan serta pendampingan bagi para korban kekerasan perempuan dan anak. Karena satgas tersebut merupakan garda terdepan dan ujung tombak perlindungan perempuan dan anak," tuturnya.

Selain Satgas PPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepakat membentuk Satgas Tim Terpadu Perlindungan Anak. Merujuk kepada data KPAI, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.

Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya pelakunya merupakan seorang guru, dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. Sebesar 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA. Sederet kasus tersebut terjadi karena masih minimnya pengetahuan anak terhadap pendidikan seksual yang semestinya menjadi salah satu kurikulum wajib dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Baca Juga : Pencegahan Penggudulan Hutan Perlu Dukungan Industri Kelapa Sawit

Bersamaan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung besok, Ingrid memandang, sudah sepatutnya negara hadir untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah, pemerataan akses pendidikan di Tanah Air.

Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Kata Ingrid, tidak sedikit anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Alasannya, klasik. Karena tidak memiliki akses internet. Sebab itu, dirinya mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim bersinergi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyediakan internet yang bisa dijangkau seluruh putra putri bangsa. 

“Di daerah khususnya, masih sulit sekali anak-anak mendapatkan akses internet. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas internet gratis agar seluruh anak Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah selama masa pandemi ini. Jadi, saya rasa perlu Kominfo dan Kemendikbu untuk bersinergi dalam penyediaan akses internet gratis ini," pungkasnya. [MEN]