RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, pemerintah masih lemah dalam urusan biosecurity alias keamanan biologis yang berasal dari binatang dan tumbuhan. Buktinya, pemerintah tidak cekatan di awal kemunculan pandemi Covid-19.

“Tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia. Sehingga ketika Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas mencegah masuknya virus tersebut,” kata Ketua DPP PKS, Sukamta, kemarin.

Anggota Komisi I DPR ini menyebutkan, pernah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia.

Berita Terkait : Sekjen Poknas Soroti Penggunaan Anggaran Gowes Kemenpora

Sayangnya, pemerintah justru menggencarkan kampanye menarik wisatawan luar negeri datang ke Indonesia. Doktor Teknik Kimia, jebolan The University of Salford, Inggis ini menegaskan, seluruh pihak mesti bersatu memperkuat biosecurity ini.

Urusan keamanan tersebut dia nilai lemah, karena belum dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Politisi PKS ini merasa miris dengan penilaian dari Global Health Indexs (GHI) atas Indonesia, ihwal biosecurity. Indonesia diberi skor 8, dari rata-rata biosecurity dunia sebesar 16.

Berita Terkait : Jual Makanan Sehat, AFC Lifescience Ekspansi Ke Indonesia

Kecilnya penilaian ini menjadi pembenaran ketidakjelasan pemerintah mencegah Covid-19. Kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia, tegasnya, juga lemah.

Mulai dari respons terhadap suatu penyakit atau virus, hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat.

“Tidak mengherankan GHI memberikan skor nol pada pelatihan berkala dalam rencana respons terhadap suatu penyakit atau virus, dan skor 12,5 pada perencanaan responnya,” ujarnya. [BSH]