RMco.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak RUU Cipta Kerja.

Hal ini ditegaskan politisi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari. “Demokrat menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, karena lebih buruk dari Undang Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Aturan ini melemahkan daya tawar karyawan di hadapan pemilik perusahaan,” tegasnya, kepada wartawan, kemarin.

Berita Terkait : Airlangga Pastikan, UU Ciptaker Tak Hilangkan Cuti Haid dan Hamil Bagi Pekerja Perempuan

Selain itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jatim I (Surabaya dan Sidoarjo) ini menganggap, RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing. Ini dia nilai akan membahayakan bagi tenaga kerja dalam negeri.

Sebaliknya, RUU Cipta Kerja ini menihilkan tenaga kerja Indonesia, di samping juga akan membuat mereka makin sulit menjadi pegawai tetap. Padahal, menjadi pegawai tetap akan memberi kepastian hukum bagi para pekerja.

Berita Terkait : Menperin: RUU Cipta Kerja Permudah Perizinan

“Kalau rancangan ini disahkan, akan semakin banyak pegawai kontrak seumur hidup. Bukan sebagai pegawai tetap. Hal ini akan melemahkan posisi pegawai,” tegas Lucy lagi.

Selain itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini menganggap, upah minimum sektor kabupaten/kota juga akan hilang. Tentu hal ini merugikan para pekerja.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Semoga Tidak Ciptakan Petaka

Pesangon para pekerja juga akan dikurangi dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal bagi pekerja, pesangon itu sangat dibutuhkan untuk tetap eksis setelah pensiun. Kalau pesangon terlalu kecil, maka masa depan pekerja setelah pensiun akan semakin suram. [REN]