RMco.id  Rakyat Merdeka - Aksi Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon di saat Anggota DPR dari Partai Demokrat sedang nyerocos, jadi sorotan. Di dunia maya, jadi viral. Di dunia nyata, orang-orang Demokrat protes keras. Rame-rame menyerang putri Megawati Soekarnoputri itu. Sehingga, hubungan Demokrat dan PDIP jadi memanas. 

Insiden Puan mematikan mikrofon itu terjadi saat sidang paripurna pengambilan keputusan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Senin (5/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin.

Demokrat yang menyatakan sikap menolak RUU Ciptaker disahkan, bergantian menyampaikan protes. Anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengawali berbicara. Interupsi dilanjutkan oleh Irwan Fecho. Irwan meminta pengambilan keputusan ditunda karena mengarah kepada perusakan lingkungan, merugikan buruh, dan lain-lain. Irwan masih ingin nyerocos, namun belum selesai omongannya, tiba-tiba miknya mati. “Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong...,” suara Irwan terputus sebelum menyelesaikan kalimatnya. 

Berita Terkait : Demokrat Ingatkan Jebakan Polarisasi Politik

Azis lalu mengambil alih rapat dan menyatakan pengambilan keputusan RUU Ciptaker sudah melalui proses. Demokrat ikut serta dalam pembahasan, dan karena itu ia minta tidak mengulang lagi di rapat paripurna. Interupsi dari Fraksi Demokrat terus berdatangan. Namun, karena diabaikan, Demokrat akhirnya memilih walk out. 

Belakangan, insiden mik mati terungkap dari potongan video TV Parlemen. Saat Irwan bicara, terlihat Azis bicara ke arah Puan. Tak lama, Puan langsung menekan sesuatu di depannya. Bersamaan dengan itu, suara Irwan tak terdengar lagi. 

Hal ini dijadikan amunisi bagi politisi Demokrat menyerang Puan. Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief langsung menyindir Puan “Anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu, kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Maharani,” tulis Andi di akun @AndiArief__. 

Baca Juga : PKS Warning Pemerintah Sigap Amankan Laut Indonesia

Tak terima Puan diserang, sejumlah kader Banteng pasang badan. Politisi PDIP, Arteria Dahlan meminta Andi Arief tidak kurang ajar terhadap Puan sebagai pimpinan lembaga negara. “Kami saja menaruh penghormatan yang tinggi pada Mas Ibas dan Mas AHY. Seyogyanya Pak Andi Arief melakukan hal yang sama,” ujar Arteria. 

Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, ikut membela Puan. Ia mengatakan pimpinan sidang memang punya kewenangan menghentikan jalannya sidang jika tak kondusif. Soal mik yang mati, menurut Bambang, kala itu, Azis merasa perlu untuk menghentikan interupsi dari anggota Fraksi Demokrat yang dinilainya melenceng dari tata tertib. Karena itu, Azis pun meminta bantuan agar Puan mematikan mik tersebut. 

“Karena itu miknya ada di meja pimpinan. (Azis) minta tolong ke Mbak Puan, ‘tolong itu dimatiin itu’,” kata Bambang, kepada wartawan, kemarin. “Disuruh berhenti nggak mau. Ya dimatiin dari meja pimpinan mik-nya,” ucap Bambang. 

Baca Juga : Upadate Gempa Sulbar, Basarnas: 49 Jiwa Meninggal

Apa komentar Aziz? Politisi Golkar ini angkat bahu saat ditanya soal ini. Dia memang berbicara kepada Puan agar tidak terjadi suara ganda. Saat itu, Azis mengaku tidak bisa mendengar suara di forum paripurna. “Ibarat kalau kita main zoom meeting, antara laptop satu dengan laptop yang lain sama-sama suaranya dibuka, kan voice-nya jadi doubling,” kata Azis, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. 

Soal mik yang mati setiap lima menit, Azis minta tanya sama Sekjen DPR, Indra Iskandar. Indra kemudian memberikan penjelasan kepada wartawan soal insiden tersebut. Dia bilang, jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi. “Pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra. 

Sementara itu, di Twitter, insiden ini menjadi trending topic. Tadi malam, kata kunci Puan memuncaki daftar trending topic. Isinya, antara lain menyayangkan siap Puan yang tak bijak dalam memimpin sidang. “Bayangin, mik aja difitnah,” kicau @centaurean. Akun @FelixNate mengatakan insiden mematikan mikrofon merupakan cara DPR dan pemerintah membungkam kritik Omnibus Law Cipta Kerja. [BCG]